AGJT Geruduk Kantor Bupati Bogor

©

Transbogor.co - Ratusan warga yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) menggelar demo dengan mendatangi kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang (18/7).


Koordinator aksi, Chandra mengatakan bahwa kedatangan mereka menuntut Pemda setempat segera merealisasikan janjinya untuk memperbaiki jalan yang selama ini digunakan truk-truk pengangkut tambang di wilayah mereka.

Menurut Chandra, pendemo yang berasal dari masyarakat tiga kecamatan di Kabupaten Bogor masing-masing, kecamatan Parungpanjang, kecamatan Rumpin, dan kecamatan Gunung Sindur.

“Jalan utama yang selama ini digunakan warga menjadi rusak parah akibat truk-truk tambang yang bermuatan dan berkapasitas besar melintasi Jalan Raya Bunar – Parungpanjang. Kedatangan kami untuk menuntut tanggaungjawab Pemda merespon aksi ini,” kata Chandra.

Chandra mengatakan bahwa aksi mereka ini untuk yang kesekian kalinya, namun Pemda setempat tidak respon dengan bertindak memperbaiki jalan tersebut.

“Setiap kali kami dari masyarakat yang melakukan aksi dan negosiasi dengan pemerintah, tidak pernah ada penyelesaian,” katanya.

Menurut Chandra pihaknya pernah memberikan solusi kepada Pemda agar truk-truk tambang dibuatkan jalur khusus yang tidak mengganggu aktivitas jalan warga, karena wilayah tersebut merupakan kawasan tambang.

“Kalau truk yang bermuatan besar sedang lewat, selain jalan berdebu, juga rusak. Masyarakat sekitar menjadi khawatir akan timbulnya penyakit saluran pernafasan,” kata Chandra.

Adapun Junaedi Adi Karya, Ketua AGJT mengatakan bahwa keluhan warga ini sebenarnya sudah belasan tahun terganggu karena adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

“Banyak warga menjadi korban akibat terperosok ke dalam kubangan bahkan beberapa orang diantaranya meninggal tergilas truk,” katanya.

Junaedi mengatakan bahwa dari data Puskesmas Parungpanjang sejak tahun 2017, tercatat ada sekitar 9.000 warga yang terkena penyakit Ispa. Belum lagi korban tewas akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan tambang,” katanya.

Tuntutan mereka dalam jangka pendek ini, dengan memberlakukan jam operasional kendaraan tambang mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB pagi. Selain itu, pembatasan volume muatan hasil tambang, penegakan peraturan hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan armada angkutan tambang, hingga penghentian aktivitas penambangan.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengaku akan membahas masalah tersebut dengan Pemprov Jawa Barat. Dan untuk jangka pendeknya, akan mengatur jam operasional truk-truk perusahaan tambang di melintasi daerah tersebut.

“Setiap hari selama 24 jam dilalui truk-truk bertonase besar menuju dan dari penambangan galian C di Kecamatan Rumpin,” katanya.

Nurhayanti mengatakan bahwa, pihaknya akan membicarakan masalah tersebut dengan segera melibatkan para camat di wilayah yang dilalui truk-truk tambang tersebut dan pihak perusahaan tambang. “Ini akan dibahas selain camat juga dengan pelaku usaha juga. Kita ingin semua ini berjalan kondusif,” katanya.

Nurhayanti menyebut bahwa pihaknya sebenarnya sudah pernah membicarakan masalah ini dengan Pemda Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar.

“Kewenangan kami hanya memetakan dan membuat FS (feasibility study) titik untuk jalan tambang,” katanya. (gtr)

Back to Top