Tak Miliki IMB, Ribuan Rumah Bersubsidi di Grand Citayam City Bojong Gede Terancam Dibongkar

  Ā©transbogor
MEMANTAU PENYEGELAN- Kabid Bina Riksa Satpol PP, Agus Ridhollah (kedua kiri) dan Kasi Dal Ops, Ruslan (kanan) memantau jajarannya saat melakukan penyegelan terhadap Perumahan Grand Citayam City yang berada di Jl. Raya Citayam, Ds. Ragajaya, Kec. Bojong Gede, Kamis (13/10/2016). Tindakan ini dilakukan karena dipastikan perum bersubsidi tersebut tak memilki IMB.

Transbogor.co- Pasca pembongkaran terhadap puluhan bangunan tempat hiburan malam (THM) karena melanggaran aturan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, kembali melakukan tindakan.

Tak jauh-jauh dari lokasi eksekusi yang dilakukan, pada Rabu (12/10/2016), dalam waktu dekat ini pasukan Praja Wibawa menyasar wilayah Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, tepatnya di Desa Ragajaya.

Di wilayah tersebut , sedikitnya 1.600 unit rumah bersubsidi milik pengembang Perumahan Grand Citayam City disegel, karena dipastikan tak memilki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan pantauan di lokasi, 1 pleton atau sekitar 30 petugas Satpol PP bersama sejumlah pejabat dinas terkait ikut dalam penyegelan, Kamis (13/10/2016).

“Penyegelan sekarang adalah penyegelan tahap ketiga, saat penyegelan pertama pengembang pada bulan Oktober 2015, telah membangun 200 unit, dan setelah kita tinjau ulang, pada Maret 2016 lalu, sudah bertambah menjadi 400 unit,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pemeriksaan (Bina Riksa) Satpol PP Kab. Bogor, Agus Ridhollah kepada wartawan, di lokasi penyegelan.

Agus melanjutkan, sikap yang ditunjukan pengembang merupakan contoh yang buruk dan tidak mematuhi aturan. “Saya harapkan kepada pengembang patuhilah peraturan pemerintah daerah, karena Perda Nomor. 12 tahun 2009,” paparnya.

Terkait tindakan selanjutnya, Agus mengungkap, sesuai aturan yang berlaku, jika pengembang tidak juga menunjukkan itikad baik, maka sesuai dengan Perda Nomor. 4 tahun 2015, tentang Ketertiban Umum, maka pihaknya akan segera melakukan pembongkaran.

“Saya harapkan agar pengembang PT. Citayam harus kooperatif dan jangan melakukan kegiatan pembangunan lagi sebelum izinnya turun. Mudah-mudahan hari ini (Kamis- red) penyegelan terakhir, karena seandainya izin tidak turun kasihan konsumen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Operasioanl (Dal Ops) Satpol PP Kab. Bogor, Ruslan menambahkan, eksekusi terhadap bangunan perumahan ini akan segera dilakukan bila berkas penyegelan sudah dilimpahkan Seksi Pemeriksaan Satpol PP.

“Kalau kami siap saja melakukan pembongkaran, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita sendiri akan menunggu pelimpahan berkas dari tim seksi pemeriksaan,” tegasnya.

Sayangnya, hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan dari perwakilan pihak Perumahan Grand Citayam City, terkait belum dikantunginya izin.

Berdasarkan catatan, pelanggaran izin bangunan di Kab. Bogor saat ini sudah menjadi fenomena tersendiri. Tak hanya menjadi permasalahan klasik, tapi juga menjadi problem menahun.

Hampir setiap tahun, upaya penertiban terhadap pelanggaran terhadap hal-hal tersebut selalu saja menjadi agenda rutin petugas Penegak Perda. Tapi lucunya, seperti menjadi “penyakit akut”.

Hal ini tak pernah coba diminimalisir sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman. Padahal, bicara soal izin, tak hanya Satpol PP, ada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) yang dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pengawasan di wilayah.

Ada juga Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang bertugas sebagai penerbit izin. Namun, entah apa yang salah, hingga detik ini masih banyak pelanggaran perizinan yang terjadi di Kab. Bogor.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

Back to Top