Setahun Tak Kelar Urus Izin Pria Ini Menangis

Oleh : on
Setahun Tak Kelar Urus Izin Pria  Ini Menangis
Transbogor.co – Reformasi perizinan tampaknya masih menungu waktu lama. Khususnya di Kabupaten Bogor,Jawa Barat. Contohnya, ada warga terpaksa menunggu waktu lama, bahkan sampai satu tahun izin yang diajukan belum juga kelar. Padahal persyaratan yang diminta sudah dipenuhi dan resi sebagai bukti kelengkapan dokumen pun sudah keluar.

“Jika dokumen yang kita ajukan tak lengkap, komputerisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mestinya menolak. Karena begitu standarnya. Tapi karena sebagai pemohon, begitu ada catatan kekurangan persyaratan lain, ya kita penuhi. Hanya birokrasinya tetap panjang dan tak selesai-selesai,” kata Agus mengeluhkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bogor, Selasa (23/10/2018).

Pria ini setiap hari hilir mudik untuk memastikan sejauh mana pengajuan pembuatan Izin Prinsip Pengunaan Tanah (IPPT) untuk bangunan pemukinan. Padahal, beberapa permintaan kekurangan dokumen sudah dipenuhi.

“Tapi kok, masih ada yang kurang. Gambar sudah,pernyataan tak jual beli sudah. Bingung saya. Kadang tengah malam saya menangis,ternyata ngurus izin susah,”ungkap Agus.

Sementara itu Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Iryanto menyatakan kaget kalau masih ada kelambanan dalam pengurusan izin. Sebab ditempatnya, semua izin yang masuk ditargetkan untuk bias selesai 14 hari kerja.

“Bahkan kalau bisa 5 hari kerja,kenapa harus menunggu 14 hari. Itu prinsip yang saya tegakan dan sampaikan ke staf. Kalau sampai satu tahun,mestinya gak mungkinlah,” kata Iryanto kepada Transbogor.co.

Dikatakan Iryanto,dalam melayani masyarakat tidak boleh terlalu teks book. Selama tidak menabrak aturan semua bisa dikomunikasikan. Justru,jangan sampai muncul kecurigaan karena berbelit-belitnya dalam mengurus perizinan,misalnya.

“Dua pilar inti pelayanan prima itu kan mudah dan cepat. Tupoksi Aparat Sipil Negara (ASN) itu kan sebagai pelayan masyarakat dan digaji juga oleh uang rakyat. Untuk itu masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya dan diberikan kemudahan,” lanjut Iryanto.

Tanpa bermaksud menggurui,Iryanto mengemukakan, menjadi pejabat tidak cukup hanya pintar,bergelar S1,S2 bahkan S3. Akan tetapi selain punya skill (keahlihan),leadership,wibawa dan kharismatik, yang tidak kalah penting adalah dia harus berani mengambil keputusan.

“Bisa memberikan solusi dan kemudahan-kemudahan asalkan tidak menabrak aturan perundang-undangan,perda atau perbub,” tambahnya.

Namun beda soal jika pemangku jabatan tadi punya maksud lain, maka masyarakat pasti jadi korban. Oleh sebab itu, keinginan presiden Joko Widodo agar pelayanan perizinan lebih cepat, tampaknya masih menunggu waktu, khususnya di Kabupaten Bogor.

(adi)