Ini penjelasan Menteri PUPR Soal OTT KPK

Oleh :Adi on
Ini penjelasan Menteri PUPR Soal OTT KPK
Transbogor.co - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono benar-benar merasa terpukul. Ditengah upaya melaksanakan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah,ternyata anggotanya justru melakukan tindakan dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap pejabat di Ditjen Cipta Karya yang diduga terkait proyek air minum di sejumlah daerah, Jumat (28/12/2018).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari OTT tersebut, diamankan total 20 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari OTT ini, tim penindakan KPK juga mengamankan uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ujar Laode, melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

Menteri Basuki langsung  mengutus Irjen Kementerian PUPR Widiarto ke KPK untuk meminta informasi lengkap soal OTT, termasuk proyek yang ditengarai ada dugaan korupsi.

"Ternyata pada hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat-sangat menyedihkan kami, mengagetkan kami. Kami sedang diamanahi untuk melaksanakan infrastruktur sebaik-baiknya ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu (dugaan korupsi), yang saya tahu sampai sekarang baru pada organisasinya," kata Basuki dalam jumpa pers di kantornya, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

Di awal jumpa pers, Basuki kepada wartawan menyebut Kementerian PUPR mendapat musibah terkait OTT ini.

KPK sudah memberi konfirmasi ada 20 orang yang diamankan, termasuk pejabat di Ditjen Cipta Karya, yang mengurusi proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

"Saya jelaskan bahwa PU ini diamanahi untuk menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, prasarana dan sarananya berupa jalan, jembatan, perumahan, air, dan sebagainya. Anggarannya besar setiap tahun dari 2015 rata-rata antara Rp 80-100 (triliun)," katanya.

Dalam pengerjaan tugas ini, Kementerian PUPR, disebut Basuki, berpegang pada aturan, di antaranya Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Aturannya sudah jelas. Siapa yang melakukan? Setiap tahun pekerjaan di PUPR ini didesain dilakukan melalui pelelangan. Pelelangannya terhadap paket-paket pekerjaan kita buat paket pekerjaan di PUPR ini rata-rata 10-11 ribu paket. Contohnya 2018 ini kita punya 10.715 paket," beber Basuki.

Pengerjaan paket-paket pekerjaan ini, dijelaskan Basuki, dilakukan aparatur Kementerian PUPR lewat satuan kerja (satker) vertikal tertentu. Pejabat pembuat komitmen (PPK) ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang pengerjaan.

"Kemudian dalam rangka pelaksanaan lelang dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja. Ada Bina Marga untuk jalan, ada yang air, ada yang perumahan, air minum, bendungan, dan sebagainya," sambung Basuki.

Total jumlah satker di Kementerian PUPR, disebut Basuki, mencapai 1.165 satker. Sedangkan PPK di seluruh Indonesia berjumlah 2.094 orang.

"Yang melakukan lelang itu di bawahnya, namanya pokja. Berapa jumlah pokja? Ada 888 kelompok kerja yang melakukan lelang. Ke-888 pokja ini terdiri dari 2.483 orang," kata Basuki merinci.

Basuki lantas menegaskan satker, PPK, dan pokja memiliki keahlian terkait pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan.

"Kita juga kadang minta bantuan BPKP, kadang Kejaksaan Agung. Kita coba untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi harus diingat pengadaan barang dan jasa tidak hanya oleh pokja saja, tapi juga oleh penyedia jasa. Kami ini sebagai pengguna jasa, sedangkan yang ikut tender adalah penyedia jasa. Penyedia jasa itu siapa? Kontraktor dan konsultan yang diwadahi asosiasi. Kami juga selalu kerja sama dengan asosiasi penyedia jasa dalam rangka mengikuti lelang yang baik dan benar," papar Basuki.

Ternyata, KPK melakukan OTT terkait dugaan proyek air minum di sejumlah daerah. Basuki mengaku belum mengetahui secara detail sehingga meminta Irjen mendatangi KPK mengkonfirmasi OTT.

"Kami percaya semua bahwa KPK bekerja secara pasti sudah diamati dengan ketelitian yang tinggi. Kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK," imbuh Basuki.

(adi/dtk)