Penyertaan Modal BUMD Rawan Penyelewengan

Oleh :Adi
Penyertaan Modal BUMD Rawan Penyelewengan

Transbogor.co – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Namun faktanya, sebagian besar BUMD malah membebani APBD. Duit yang disetor sebagai modal, selalu dilaporkan habis, bahkan merugi dan kembali minta setoran modal.

Tak terkecuali BUMD di Jabar. Kendati terus merugi, Pemprov Jabar tetap berbaik hati. Modal kembali disetor dengan alasan agar bisa sehat. Jika kemudian kembali rugi, akan kembali disuntik dana, dengan alasan penyelamatan.

Kondisi tersebut terus berulang, seperti siklus tak berujung. Penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jabar selalu berujung merugi.

"Apa maksudnya membuat perusahaan untuk tidak berfungsi?" tanya Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui di sela-sela acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Emil bergerak cepat melakukan evaluasi dan mengganti jajaran direksi BUMD.

Menurut Emil, dari sekian banyak BUMD hanya BJB yang memberikan profit, sisanya selalu minta anggaran ke Pemprov. Dengan kejadian tersebut, Emil menilai, ada yang salah dalam pengelolaan BUMD di Jabar.

Sebagai gubernur baru, tandas Emil, dirinya harus yakin bahwa mesin BUMD ini bisa memberikan profit dan kualitas yang diharapkan.

Untuk itu, dia mengambil langkah pembenahan dengan memberhentikan direksi lama dan memilih direksi baru melalui fit and profer test.

"Direksi lama boleh ikut dalam proses tersebut, selama bisa meyakinkan saya sebagai gubernur baru, kenapa tidak dipilih kembali," ucapanya.

Diketahui, selama periode 2013-2017, Pemprov Jabar telah menyetorkan modal hingga Rp6,92 triliun yang terdiri atas Rp3,43 triliun berbentuk kas dan Rp3,49 triliun berbentuk inbreng atau cadangan.

Penyertaan modal diberikan kepada 9 BUMD nonkeuangan dan 10 BUMD yang bergerak di sektor keuangan. Total penyertaan modal hingga 2017 bagi 9 BUMD nonkeuangan ini mencapai Rp5,7 triliun.

Ironisnya, dari total investasi pemprov Jabar senilai Rp 5,7 triliun tersebut, hanya PT Jasa Sarana yang membukukan laba pada 2016. Itu pun sangat kecil, hanya Rp21,80 miliar atau 3,11% dari nilai investasi Pemprov Jabar senilai Rp700 miliar.

Sementara BUMD lainnya, dilaporkan mengalami kerugian, bahkan harus menjual aset untuk menutupi gaji karyawan.

Seperti yang terjadi pada PT Agronesia yang memperoleh suntikan modal sebesar Rp255 miliar terpaksa harus menutup unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan melakukan PHK atas 18 karyawannya pada Agustus 2017 lalu.

Selang sebulan, PT Agronesia kembali menutup dan merumahkan 29 karyawan dan 7 pegawai kontrak perusahaan Milk Processing (MP).

Unit Saripetojo Bogor mengalami nasib serupa pada bulan Februari 2018 dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas 20 pegawai tetap dan 13 pegawai kontrak.

Dan kini PT Agronesia tengah menghadapi gugatan 57 karyawan yang telah dirumahkan dan belum mendapat pesangon.

Dalam gugatan yang didaftarkan pada 13 Juli 2018 dengan nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN-BGD dengan nilai gugatan Rp4.016.072.200,-

Meruginya BUMD menjadi pertanyaan banyak pihak, Apa yang terjadi dengan BUMD di Jabar. Dengan nilai investasi mencapai Rp6,92 triliun hanya PT Jasa Sarana yang mencatat laba pada 2016 sebesar Rp21,80 miliar atau 3,1% dari total investasi Rp700 miliar. 

Di sektor keuangan investasi Pemprov Jabar ke BJB senilai Rp927 miliar berhasil membukukan laba sebesar Rp1,6 triliun.

Kendati demikian beberapa pengamat menilai, laba yang diperoleh BJB masih terkoreksi CKPN sebesar 60%. Sehingga bila dikoreksi laba yang dibukukan BJB diangka kurang dari Rp500 miliar.

Dalam hukum ekonomi, investasi yang ditanàmkan tentu harus membuahkan keuntungan. Biasanya, untuk mengukur sebuah usaha profitabel atau tidak, digunakan suku bunga deposito per tahun sebagai pembanding.

Sebagai gambaran jika nilai investasi mencapai Rp6,92 triliun dengan suku bunga deposit minimal 10% per tahun, maka laba yang harus diperoleh Pemprov Jabar sebesar Rp692 miliarper tahun dikali lamanya investasi.

Sementara dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD) hanya 4% yang dibukukan BUMD.

Kondisi tersebut membuat BUMD dalam sorotan tajam Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dan mendelegasikan ke wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum untuk segera mengambil langkah membenahi semua BUMD di Jabar.

(adi/wjtoday)