Di Briefing Staff, Bima Bahas Partisipasi Pemilu Dan Dana Kelurahan

Oleh :Adi
Di Briefing Staff, Bima Bahas Partisipasi Pemilu Dan Dana Kelurahan

Transbogor.co - Wali Kota Bogor Bima Arya memimpin briefing staff di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (26/2/2019). Dalam kesempatan itu sejumlah hal dibahas, mulai dari peran aparatur sipil negara (ASN) untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu mendatang hingga pemanfaatan dana kelurahan.

Bima yang didampingi Asisten Pemerintah Setda Kota Bogor Hanafi memulai rapat dengan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah yang dilakukan secara simbolis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Azrin Syamsudin, dan Camat Bogor Utara Atep Budiman.

Penandatanganan tersebut disaksikan para kepala Perangkat Daerah, para Direksi BUMD, para Camat serta Lurah se-Kota Bogor yang dilanjut dengan penayangan video tentang perayaan Bogor Street Festival CGM 2019.

Setelah itu, Bima Arya mengajak perangkat daerah yang memiliki irisan dengan kegiatan pemilu untuk mensinergikan kegiatannya dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) Kota Bogor dalam Pemilu 2019, April mendatang.

Diantaranya mengenai sosialisasi waktu pemilu, himbauan memanfaatkan hak suara dan yang lainnya.

“Target kita adalah partisipasi masyarakatnya bagus. Humas dan perangkat daerah untuk membuat desain tentang pemilu, jangan terlalu formal dan kaku, gunakan kata-kata yang menarik dan hati-hati jangan diasosiasikan dengan salah satu pasangan calon,” pesan Bima Arya.

Hal lain yang dibahas kaitan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dari kuota 181 untuk Kota Bogor baru 175 orang yang mendaftar, 167 lolos seleksi pertama.

“Yang menjadi permasalahan adalah informasi dari pusat seperti standar kelulusan selanjutnya belum dijelaskan,” ungkap Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKPSDA Kota Bogor, Evandy Dahni.

Untuk dana kelurahan, Bima Arya meminta kepada 14 kelurahan yang dilintasi Sungai Ciliwung untuk fokus pada program naturalisasi Ciliwung.

Menurutnya ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu transparansi dan implementasi.

“Saya akan ikut mengawal bersama teman-teman APEKSI tentang penyaluran dana kelurahan. Substansinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Bima Arya.

(adi)