DPRD Dukung Penuntasan Kasus PT Kahatex

Oleh :
DPRD Dukung Penuntasan Kasus PT Kahatex

Bandung, Trans Bogor - DPRD Jawa Barat mendukung langkah kepolisian dan Pemda dalam menuntaskan kasus PT Kahatex yang diduga melakukan pelanggaran dengan menutup saluran air untuk dijadikan jembatan di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

"Tentunya, kami mendukung upaya penyelidikan PT Kahatex oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait berdirinya bangunan di atas Sungai Cikijing yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Rancaekek," kata anggota Komisi D DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.

Pihaknya menilai keterlibatan jajaran aparat dari Polda Jawa Barat dalam penyelidikan terhadap PT Kahatex bisa memaksimalkan penyelidikan.

Ia meminta pemerintah daerah bisa segera mencari solusi lain terkait banjir di kawasan tersebut karena persoalan itu sudah sangat merugikan masyarakat.

"Dan selain menghambat jalur nasional, tentunya akibat banjir itu masyarakat banyak yang dirugikan, saya menerima banyak keluhan mereka. Banjir ini kan sudah bertahun-tahun," katanya.

Menurut dia, untuk ke depannya pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin pendirian industri dan keberadaan kawasan industri harus memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk menyangkut lingkungan.

"Sehingga dengan tumbuhnya industri, pemerintah dan pengusaha harus bisa memerhatikan aspek lingkungan. Adanya industri ini jangan malah merusak lingkungan," katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah menetapkan Direktur Umum PT Kahatex yakni HH sebagai tersangka karena tindakan perusahaan tersebut yang menutup saluran air untuk dijadikan jembatan sepanjang seratus meter dan lebar tujuh meter dan mengakibatkan banjir parah setinggi hampir satu meter di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

"Ancaman hukuman tiga sampai sembilan tahun penjara. Tersangka dijerat dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 pasal 94 ayat 1 b tentang sumber daya air," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Martinus Sitompul, beberapa waktu lalu.

Martinus menuturkan HH sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 26 Maret 2014 lalu.

"Penetapan sejak tanggal 26 Maret kemarin. Diperiksa sebagai saksi dulu. Terlapor sebagai saksi, terus diperiksa sebagai tersangka, lalu kami kirim berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," katanya.

(adh/ant)