Pemkab Tak Berani Tutup Karaoke Ilegal

Oleh :
Pemkab Tak Berani Tutup Karaoke Ilegal

KARAOKE tidak resmi makin menjamur di Kabupaten Bogor. Meski para ulama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta segera ditutup, tetapi pemerintah daerah belum juga bertindak. Lambannya aksi penutupan karaoke yang disusupi praktek maksiat tersebut akhirnya dinilai berbagai kalangan sebagai ketidakberdayaan Pemkab.

“Ini sama saja Pemkab tidak mampu menutup ruang maksiat yang jelas-jelas illegal. Contoh yang paling sederhana saja, kita mengurus BPJS saja harus kuat datanya, ini karaoke yang jelas tidak ada ijinnya kok dibiarkan berdiri. Ada apa ini,” kata Ketua Ikatan Komunitas Kawasan Puncak dan Sekitar (IKKPAS) Iman Sukarya.

Menurut Iman, tidak satu pun tempat karaoke di kawasan Cisarua dan puncak yang memiliki izin resmi. Keberadaan tempat karaoke ini diduga illegal. Sebab setelah peristiwa kerusuhan pembakaran tempat maksiat di kawasan puncak tahun 1999 silam lahir kesepakatan para alim ulama bahwa tidak boleh ada lagi tempat karaoke atau sejenisnya.

“Dari kesepakatan bersama ini, sudah sangat jelas. Kalau kemudian ada tempat karaoke tidak ada izinnya.  Tidak perlu ragu-ragu, langsung bongkar saja. Kenapa pemkab diam. Jangan sampai Pemkab kalah sama pemilik karaoke bodong   ini, ” lanjut Iman—yang juga Caleg PKB Dapil III Kecamatan Cisarua kepada Trans Bogor, Minggu (23/3).

Seruan serupa juga datang dari LSM Cinta Tanah Pasundan. Menurut ketuanya, Irwan, Pemkab bogor tidak perlu menunggu waktu untuk segera menutup beberapa Tempat Hiburan Malam (THM) yang sudah meresahkan warga.

“Pemkab Bogor harus mengambil tindakan tegas dengan menututp operasional THM yang ada di wilayah Tegar Beriman. Dari hasil investegasi kami, hampir 90 persen mereka tidak mengantongi izin,”  ungkap Irman.

Pembiaran terhadap keberadaan THM itu mengesankan Pemkab memberikan izin operasional. Ini cukup merisaukan. Jangan sampai muncul peristiwa yang tidak diinginkan, baru kemudian melakukan tindakan bersih-bersih.

“Kalau dilihat banyaknya beroperasi THM  ada dugaan kuat tempat tersebut di bekengi oknum aparat. Sebagai warga yang berdomisli di Kabupaten Bogor merasa prihatin dengan sikap  tidak ada tindakan tegas ini,” keluh Irwan.

Warga Resah

Bagi warga keberadaan THM atau karaoke di wilayah mereka kian hari makin meresahkan. Apalagi operasional mereka juga sering melanggar jam ketertiban sehingga di khawatirkan memicu pertengkaran dengan lingkungan sekitar.

 

Gagah (26 ) warga Kelurahan Pegelaran Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor setuju jika THM segera ditutup saja, terutama yang sifatnya bisa mengganggu masyarakat. Sedangkan keberadaan karaoke hendaknya dipilah-pilah dalam pemberian izinya.

“Kalau memang harus dilegalkan, seperti tempat karaoke ya silahkan saja. Tapi harus resmi dan peruntukkannya juga harus positif, misalnya untuk karaoke keluarga,” kata Gagah. Ia tidak menampik, warga juga butuh tempat hiburan, tetapi kalau dalam operasionalnya tidak resmi, jelas meresahkan warga.

Ditambahkan Gagah, selama ini yang terjadi  banyak karaoke diduga disalahgunakan untuk tempat maksiat, seperti prostitusi.

“Kami berharap aparat juga melakukan pengawasan secara ketat. Kalau Karoke dipergunakan untuk kegiatan positif bernyanyi   setuju saja, tetapi kalau sudah negative, mending tutup saja,” katanya.

Pengelola Tidak Tau

Sementara itu salah satu pengelola tempat hiburan karaoke di Cibinong mengaku dirinya hanya menjalankan saja. Untuk legalitas, apakah ada izin operasional atau tidak, dirinya mengaku tidak tau.

“Soal izin, bukan urusan kami. Disini kami hanya menjalankan saja, soal perizinan yang tau pemilik (owner) ,” kata Yanti (31), pengurus salah satu Karaoke tak tau dari Kantor Pemda tersebut.

Namun sepengetahuan Yanti, dirinya pernah mendengar kalau untuk izian karaoke cukup sepengetahuan lingkungan saja.

“Menurut informasi yang kami terima izin untuk karaoke cukup hanya dari lingkungan saja,” katanya.

Di tempat karaoke ini  setiap pengunjung dikenakan tiket masuk Rp 150 ribu per jam. Di luar pembelian atau pemesanan minuman seperti Beer.

Susi, waiters karaoke di salah satu ruki dekat  Terminal Cibinong juga mengaku sama, kalau ia hanya sebagai pekerja sama .

”Kami hanya sebagai  pekerja  yang disuruh pemilik mengelola ini. Soal izin, ya gak tau. Saya cuma bekerja  untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Kalau ada razia dari Pemkab kami tidak khawatir. Kami Cuma pemandu lagu kan,” ujar Susi.

Pertama  ruing gunung, Milenium, tiap kepala desa, orang-orang polsek,  ke dinas, DJ masyarakat menginjikan tidak, sudah ada kesempakatan bersama.

Cek Dulu

Di bagian lain, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar ketika dimintai tanggapannya seputar keluhan masyarakat terhadap keberadaan karaoke liar belum bias memastikan, berapa jumlah tempat hiburan yang berizin dan sebaliknya.

“Ini sangat teknis  sekali, jadi saya perlu waktu untuk melakukan pengecekan,” kata Adang Minggu petang, (23/3).

 

Pol PP Pernah Janji Sita THM

Awal Maret lalu,  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berjanji akan menyita aset ratusan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin resmi. Keberadaan tempat hiburan tersebut dinilai telah melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum.

"Kami masih menunggu surat penetapan Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan penyitaan terhadap bangunan dan isinya," kata Kepala Satpol PP, Tb. Luthfie Syam ketika itu.

Menurut Luthfie, rencana penyitaan tersebut dilakukan karena para pengelola tempat hiburan tidak melengkapi usahanya dengan perizinan. Dari semua THM di Kabupaten Bogor,  hanya satu yang sudah berizin.

 "Semua THM legal ini akan disita. Jumlahnya masih dalam pendataan,” tambahnya.

Kasatpol PP mengatakan, penertiban tempat hiburan, baik karoke maupun diskotik merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bogor dalam mendorong kesalehan sosial. Sebab, banyak tempat hiburan yang beroperasi di dekat lingkungan penduduk dan telah menganggu ketertiban umum.

"Kami tidak akan tebang pilih dalam menertibkan tempat hiburan ini. Semua sudah kami kirim surat peringatan. Untuk penyitaan dan penyegelan, kami lakukan setelah keluar surat penetapan dari pengadilan," Luthfie menjelaskan.

Keberadaan tempat hiburan, Kasatpol PP menceritakan, menyebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. THM terbanyak berdiri di Kawasan Parung, Kemang, Puncak, Cibinong, Sentul, dan lainnya.

Tempat karoke tersebut diantaranya Master Piece di Ruko Cibinong City yang merupakan milik musisi Ahmad Dani. Di Kawasan Puncak, ada M.Musik, Cinta Parahyangan, Parama Karoke dan lainnya.

Sedangkan di seputaran Sentul Babakan Madang, beroperasi Baz karoke dan Baliniz karoke. Ada pun di Cibinong, yang terbesar adalah Karoke dan DJ Club M-One Hotel.

Hubungan Masyarakat Master Piece Karoke, Marcellius Nur Samboliga mengatakan, siap mengikuti kebijakan pemerintah daerah, termasuk bila dilakukan penyegelan dan penyitaan. Namun, manajemen

Hubungan Masyarakat Master Piece Karoke, Marcellius Nur Samboliga mengatakan, siap mengikuti kebijakan pemerintah daerah, termasuk bila dilakukan penyegelan dan penyitaan. Namun, manajemen Master Piece sudah mengajukan semua perizinan operasional karoke ke Pemda Kabupaten Bogor. "Masih dalam proses izinnya. Karena harus ada perubahan peruntukan dari bangunan. Jadi, kalau nanti ada izin operasional rumah bernyanyi yang kedua setelah Inul Vista, itu Master Piece," Marcel menjelaskan.

Marcel mengatakan, saat ini Master Piece Karoke belum beroperasi secara normal. Setelah soft louncing dan ada perubahan peraturan daerah tentang rumah bernyanyi, Master Piece hanya melakukan uji coba sound sistem.

 "Belum grand lounching. Baru cek sound. Memang sudah dibuka untuk umum," ujar dia.

 

Komisi A Sudah Mengingatkan Soal Karaoke

Sebelumnya,  Komisi A DPRD Kabupaten secara tegas juga menolak diberlakukannya Perda Pariwisata yang menyangkut tentang tempat- tempat karaoke, dan meminta agar Pemkab Bogor bisa bertindak tegas, terhadap tempat-tempat karaoke yang dianggap masih ilegal. Karena Komisi A menganggap tempat tersebut sudah banyak disalahgunakan oleh para pemilik usaha.

"Itu tidak sesuai dengan program Nongol Babat (Nobat.red) yang dicanangkan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY)," ungkap Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Hj. Ade Munawaroh kalah itu,

Dia mengatakan, harus ada perubahan aturan dan fungsi tempat karaoke menjadi rumah bernyanyi keluarga yang sesuai dengan aturan agama dan juga pemerintah daerah. Dengan fungsinya akan dipagari oleh beberapa aturan, dan meminta Bupati untuk mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup). 
  

"Harus ada solusi untuk perubahan tempat karaoke ini, dan untuk itu akan kami dorong agar bupati mengeluarkan perbup," kata Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor itu.

Lebih lanjut Ade menjelaskan bahwa, dalam rumah bernyanyi itu sendiri jam operasionalnya akan lebih dibatasi. Sehingga akan meminimalisir terjadinya penyelewangan fungsi, menjadi arena prostitusi dan asusila lainnya.

"Dengan begitu, tentunya akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan prostitusi," ujar Ade.

Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Rachmat Suryana menjelaskan, bahwa pihaknya selaku lembaga eksekutif hanya bertindak sebagai pembuat konsep. Selanjutnya keputusan untuk mendapatkan rekomendasi datangnya dari DPRD.

"Tugas kami sebagai lembaga eksekutif, tentunya hanya akan menjalankan konsep yang sudah ada. Nantinya, konsepnya seperti apa setelah kami menerima draft perda yang disetujui oleh dewan. Setelah itu baru kita buat peraturannya sesuai dengan Perbup dan rekomendasi dari DPRD," jelasnya kepada TransBogor.

 

Rachmat juga sangat mendukung pernyataan Komisi A, mengenai aturan tempat-tempat karaoke harus berada dekat dengan lokasi wisata. Sehingga, tempat-tempat karaoke yang ada sekarang yang lokasinya tidak sesuai akan ditindak dan ditertibkan.

"Saya sangat setuju dengan aturan yang mengharuskan hotel-hotel dan tempat karaoke harus berada dekat dengan lokasi wisata. Karena yang ada sekarang ini seperti di wilayah utara dan timur Bogor ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan kedepannya kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak dan menertibkannya," tutup Rachmat.

 

MUI Tegas Tak Boleh ada Karaoke

Jauh sebelum keresahan muncul. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menolak keras jika ada pasal di Perda yang  melegalkan fasilitas hiburan malam, seperti karaoke.

"MUI keberatan apabila ada perda yang mengizinkan karoke beroperasi di Kabupaten Bogor," kata Ketua MUI Kabupaten Bogor, Mukri Azi.

Kalangan ulama, kata Mukri, tidak setuju arena hiburan dilegalkan di Kabupaten Bogor yang merupakan daerah agamis. Sebab, fasilitas hiburan cenderung dekat dengan kemaksiatan.

 "Saya akan coba menghubungi partai-partai Islam dan anggota dewan yang peduli. Kabupaten Bogor ini daerah agamis,” tegasnya.

Program nongol babat (Nobat) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga dinilai belum optimal dalam pemberantasan tempat kemaksiatan.Pola merazia tempat hiburan malam dengan menertibkan PSK dan menyita minuman keras tidak membuat jera pemilih hiburan malam .

(tim)