SDN Tunggilis Diduga Langgar Aturan Disdik Kabupaten Bogor

Oleh :
SDN Tunggilis Diduga Langgar Aturan Disdik Kabupaten Bogor

Cileungsi, Trans Bogor – Peraturan Menteri 60 Tahun 2011, tentang larangan pungutan di sekolah sudah disahkan dan berlaku sejak 2 Januari 2012. Harusnya sekolah sudah mengerti tentang peraturan tersebut. Penegasan pun dilakukan bila ada sekolah yang tidak mematuhi peraturan tersebut, pihak kepolisian yang menindak.

Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, Rony, mengatakan, saat dihubungi Trans Bogor, kemarin, pihak Dinas telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, yang berisikan larangan keras bagi sekolah untuk pemenuhan biaya buku dan LKS. Pihak sekolah tidak diperbolehkan untuk menjual buku/LKS kepada murid.

Peringatan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, mungkin tidak dihiraukan oleh SDN Tunggilis Cileungsi. Diduga pihak SDN Tunggilis memungut biaya untuk buku yang besarannya Rp 90.000,-/siswa. Menurut pengakuan Staff TU SDN Tunggilis, Reno, jumlah siswa yang ada di SDN Tunggilis ada lebih dari 500 orang.

“Bila dikatakan sekolah itu gratis, bohong. Kemarin saja baru bayar buku Rp. 90.000,” ujar salah satu wali murid, yang enggan disebutkan namanya, saat dimintai keterangan Trans Bogor, kemarin, di kediamannya.

Saat dikonfirmasi Trans Bogor ke pihak sekolah, Kepala Sekolah SDN Tunggilis, Annisa Mutiasari, kemarin, membantah bila ada pungutan untuk buku. Ia mengatakan, tidak ada LKS di sekolah ini, dan juga tidak ada jual LKS. Dari pihak sekolah yang diketahui penjaga kantin di lingkungan sekolah pun berusaha menghalang-halangi wartawan Trans Bogor, saat hendak mewawancarai salah satu wali murid yang ada di lingkungan sekolah.”Jangan tanya-tanya, ga ada apa-apa disini,” kata penjaga kantin, dengan nada tinggi.

Sesungguhnya diperkenankan untuk sekolah memungut biaya, asalkan dengan persetujuan wali murid, tapi bila kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor telah melarang, sekolah harusnya mematuhi itu. Pihak Dinas melakukan langkah untuk melarang sekolah untuk menjual LKS kepada anak didik, agar menjaga sekolah dari penyelewengan-penyelewengan yang kerap kali terjadi.

Disayangkan juga dengan tidak keterbukaan pihak sekolah. Laporan penggunaan dana BOS juga tidak terlihat di lingkungan sekolah, padahal di UU Nomor 14 2008, menuntut transparansi tentang penggunaan dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dan ditegaskan dalam UU tersebut laporan penggunaan dana BOS bukan data rahasia melainkan data publik, yang dapat diketahui oleh umum. Dalam website resmi kementrian pendidikan dituliskan pembiayaan buku dapat dibiayai dari dana BOS, 5 persen dari dana BOS yang turun harusnya digunakan untuk kepentingan pengadaan buku atau item perpustakaan.

Diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, melakukan pengecekan dengan masalah tersebut. Bila memang ada penyimpangan harus ditindak tegas. sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Bila tidak segera diatasi ditakutkan akan menimbulkan dugaan yang tidak diingikan oleh masyarakat. Dan dapat menjatuhkan wibawa instansi yang mengurusi pendidikan di Kabupaten Bogor. (fin/yog)