DPD-RI Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

  ©Kabar Senator for Transbogor.co
PUTUSAN- Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris saat menyampaikan putusan dan pengesahan laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD saat Sidang Paripurna ke-3 DPD Masa Sidang I 2016-2017, di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016).

Transbogor.co- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual pada Sidang Paripurna ke-3 DPD Masa Sidang I 2016-2017, di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016).

Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disiapkan DPD bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu timbul, semata karena reaksi terhadap kasus kekerasan seksual yang sudah menjadi perhatian khusus.

“Karena itulah, DPD memandang perlu bekerjasama dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk merumuskan RUU ini,” ucap Fahira saat Sidang Paripurna ke-3 DPD Masa Sidang I 2016-2017, di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016).

Namun, jelas Fahira, DPR belum menyepakati agenda pembahasan RUU tersebut. Maka dari itu, penting bagi DPD untuk mengambil langkah lebih dulu. “Sebagai pendorong agar kebijakan nasional mengenai kekerasan seksual ini segera diimplementasikan,” tegasnya.

Menurut dia, RUU tersebut merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Pembaruan hukum itu diwujudkan secara menyeluruh. “Persoalannya, RUU ini mengandung beberapa terobosan penting,” ujar senator asal DKI Jakarta itu.

Selain itu, Komite III telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU), No.13 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2016.

Oleh karena itu, Komite III, dalam hal ini setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU 13/2008. “Kami telah melakukan pendalaman materi pengawasan. Komite III juga terjun langsung ke lapangan,” tegas Fahira.

Dalam pelaksanaan pengawasan, lanjut dia, Komite III menemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). “BPIH terlalu dekat dengan dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Sehingga, mutu penyelenggaraan ibadah haji menjadi kurang baik, karena waktu penyiapan yang sempit,” tukasnya.

Tidak hanya itu, sambung dia, Komite III juga melakukan pertimbangan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU). Pihaknya mengaku telah melaksanakan RDPU dengan Menteri Agama-RI dan beberapa narasumber.

Selain itu, Komite III telah memprioritaskan pembahasan pandangan atas RUU, tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional. “Kami telah menggali berbagai informasi dan data-data sekunder lainnya,” papar Fahira.

Pada kesempatan itu, Komite III juga telah merampungkan penyusunan RUU pengawasan dan pertimbangan DPD.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.