RUU Pembentukan UU Diajukan di Sidang Paripurna DPD-RI untuk Disahkan

  ©Kabar Senator for Transbogor.co
PEMBENTUKAN RUU- Ketua PPUU DPD-RI, Muh. Afnan Hadikusumo saat menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya selama masa sidang I tahun sidang 2016-2017, di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016). Salah satunya, penyusunan RUU tentang pembentukan UU, harmonisasi, pembulatan serta pemantapan konsepsi terhadap RUU dari komite.

Transbogor.co- Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan UU akan diajukan untuk disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI. Salah satunya, penyusunan RUU tentang pembentukan UU, harmonisasi, pembulatan, serta pemantapan konsepsi terhadap RUU dari komite.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Perancangan Undang Undang (PPUU) DPD-RI, Muh. Afnan Hadikusumo pada Sidang I Tahun Sidang 2016-2017, di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016).

Menurut dia, sehubungan dengan penyusunan RUU tentang pembentukan UU yang merupakan usul inisiatif dari PPUU. Itu sebab, PPUU telah melakukan finalisasi, pada 12-13 Oktober 2016 lalu.

“Amanat UUD 1945, pasal 22A menyebutkan ‘ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU diatur dengan UU’. Oleh karena itu, PPUU menginisiasi harus ada aturan tersendiri mengenai proses pembentukan UU,” ucapnya.

Afnan menjelaskan, RUU tersebut mengatur tahapan pembentukan UU, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.

Sebagaimana permintaan dari Komite, PPUU juga telah melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan dari Komite IV.

RUU tentang pengelolaan kawasan perbatasan, dari Komite I dan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual dari Komite III. “Ketiga konsepsi RUU tersebut telah kami sesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, dan UUD 1945, tujuan nasional dan memuat kesesuaian unsur filosofi, yuridis, sosiologis, dan politis,” ujarnya.

Tapi, lanjut Afnan, ada catatan penting dari kegiatan harmonisasi RUU. Dimana, hal ini sebagaimana amanat pasal 205 ayat (5) Tatib DPD-RI, bahwa PPUU menemukan permasalahan yang berkaitan dengan substansi.

“Catatan tersebut meliputi nomenklatur, atau judul RUU, format RUU dan harmonisasi, pembulatan serta pemantapan konsepsi,” pungkas Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.