KPK ke Kantor BPPT-PM Kota Bogor, Ini Alasannya

  ©Istimewa
BERINTERAKSI- Sejumlah petugas KPK serius berinteraksi dengan pemohon, dan bertanya kepada karyawan BPPT-PM saat mendatangi kantor yang berada, di belakang Gedung DPRD Kota Bogor, Jl. Kapten Muslihat, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (7/11/2016).

Transbogor.co- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM), di Jalan Kapten Muslihat, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (7/11/2016).

Kedatangan KPK ke kantor BPPT-PM ini bukan, karena melakukan aksi operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi, sedang menyoroti kaitan potensi korupsi, terutama pada pelayanan retribusi yang berkaitan dengan masyarakat.

Kantor BPPT-PM, menjadi salah satu badan yang menjadi percontohan untuk Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari pantauan, petugas KPK dengan serius berinteraksi dengan pemohon dan sesekali bertanya kepada karyawan BPPT-PM.

Kepala BPS Kota Bogor, Budi Hardiyono menjelaskan, kegiatan bersama lembaga antirasuah ini untuk menilai integritas dan memetakan sejauh mana integritas di instansi yang menjadi sampel. “Seperti hari ini kami bersama KPK mendatangi kantor BPPT-PM untuk mengetahui sejauh mana potensi korupsi di BPPT-PM ini,” ungkap Budi kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, ada dua responden yang diwawancarai untuk SPI, di antaranya  responden internal berasal dari pegawai BPPT-PM serta responden eksternal yang merupakan masyarakat yang mendapatkan pelayanan, atau yang menerima layanan. 

“Kedua responden itu diminta mengisi sendiri pertayaan melalui gadget, dan hasilnya langsung masuk ke pusat. Jadi, ada penilaian internal dan eksternal sejauh mana integritas, dan apakah ada potensi korupsi,” terangnya.

Berdasarkan pengamatan, lanjut dia, jawaban dari kedua responden di BPPT-PM itu pun positif. Pelayanan BPPT-PM secara transparan serta menggunakan sistem online untuk meminimalisir adanya potensi korupsi ataupun pungutan liar (pungli).

“Seluruh  jawaban responden masuk ke server BPS, dan hasilnya diserahkan ke KPK. Hasil itupun memang memerlukan waktu selama sebulan. Bahkan, dari pantauan saya responden eksternal menjawab secara positif,” tegasnya.

Ia menilai, BPPT-PM sudah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan. Seperti tidak ada calo dan pungli. “Karena pelayanan bisa melalui online dan via bank, jadi tidak ada tatap muka saat mengurus izin,” tandasnya.

Kepala BPPT-PM Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan, pelayanan di kantor BPPT-PM sudah transparan, karena online, serta pembayaran langsung transfer. Bahkan, untuk pemberitahuan retribusi, masyarakat yang mengurus pelayanan izin mendapatkan SMS gateway dengan nominal retribusi.

“Yang pasti kita meminimalisir adanya pertemuan antara pelayanan dengan pemohon izin. Dan semua sudah melalui via online, sms gateway dan pembayaran via bank,” tukas Denny Mulyadi.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana 

.