Masa Reses, DPD Temukan Berbagai Persoalan di Daerah Pemilihan

  
LAPORAN- Senator asal Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris saat menyampaikan agenda laporannya pada Sidang Paripurna ke-4 masa Sidang II Tahun 2016-2017, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2016). Kabar Senator for Transbogor.co

Transbogor.co- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI menemukan berbagai permasalahan saat melakukan reses di 33 daerah pemilihan (Dapil). Dari soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang belum siap sampai penanganan banjir yang terkesan sporadis.

Hal itu terungkap dalam agenda laporan kegiatan anggota DPD pada Sidang Paripurna ke-4 masa Sidang II Tahun 2016-2017, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2016).

Senator asal Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris, dalam agenda laporannya mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan masalah menonjol. Terutama, pada pelaksanan Pilkada DKI Jakarta yang saat ini sedang memasuki masa kampanye.

Papar dia, selama masa kampanye telah menemukan beberapa permasalahan. “Adanya tuntutan kelompok masyarakat, atau ulama untuk mempercepat proses hukum gubernur petahana atas dugaan penistaan agama,” ucap Fahira.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihaknya telah menemukan 27 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga pasang calon (Paslon) gubernur dan wakil. Terdapat 133 titik kampanye, di mana 66 titik terduga terjadi pelanggaran.

“Untuk itu, DPD mendorong pemerintah dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan edukasi politik kepada masyarakat agar Pilkada berjalan demokratis,” imbuh Fahira.

Fahira juga menyoroti masalah Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2016, tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Telah tercatat tebusan mencapai Rp97,2 triliun.

Namun, urai Fahira, ada beberapa catatan dari DPD, meski dinilai cukup berhasil secara penerimaan pada tahap pertama, bahwa kepesertaan tax amnesty masih jauh dari harapan. “Di sisi lain masih ada masyarakat yang bingung terhadap tax amnesty, karena kurangnya sosialisasi,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD Provinsi Jawa Timur, Abdul Qadir Amir Hartono mengatakan, bahwa di Jatim perlu adanya politik anggaran dari pemerintah pusat, terutama dari perbankan untuk kepentingan petani.

Saat ini, kata Qadir, para petani masih mengalami kesulitan untuk melakukan kredit usaha. “Kredit usaha ini sangat dibutuhkan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),” tukasnya.

Qadir menambahkan, masyarakat juga belum mengetahui tata cara untuk mengajukan kredit usaha, sehingga banyak dari petani yang telah kehabisan dana.

“Untuk itu perlu sosialisasi dari pemerintah, terkait KUR (Kredit Usaha Rakyat). Hal itu tentunya dapat memberikan kepastian terhadap masyarkat atas permasalahan yang dihadapi,” ungkapnya.

Sementara, anggota DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hafidh Asrom menjelaskan, pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014, tentang Pilkada.

Dikatakannya, berdasarkan UU tersebut, bahwa di DIY jelang Pilkada situasi kondusif, namun perlu ada pengawasan lebih lanjut. “Untuk Pilkada yang akan datang di DIY, saat ini masih berjalan kondusif,” ujarnya.

Hafidh justru menyoroti permasalahan sampah yang saat ini meresahkan. Tentunya, perlu adanya pengelolaan sampah terpadu agar DIY bebas dari sampah. “Hal itu untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY,” harapnya.

Di sisi lain, anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi menilai, permasalahan yang timbul di Jateng yaitu, masih banyak warga di Salatiga, yang belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Padahal, program e-KTP sudah berjalan sudah lama, namun sampai saat ini belum ada solusi. “Bagaimana dengan WNI (Warga Negara Indonesia) yang kerja di luar negeri. Pasti mereka belum mempunyai e-KTP,” imbuhnya.

Selain itu, Senator DPD Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni membeberkan permasalahan yang terjadi di Dapilnya. Terutama, masalah banjir yang saat ini meresahkan warga, khusunya di Bandung.“Banjir ini akibat dari kerusakan dan ketidakpedulian terhadap hutan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, DPD juga menyoroti pembiayaan Pilkada yang menggunakan APBD. Sehingga, rawan dimanfaatkan oleh petahana. “Makanya perlu anggaran dari APBN, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Ini perlu perhatian dari DPD, karena KPU Daerah pada Pemilu 2019 perlu juga menggunakan APBN,” saran Eni.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.