PDAM Tirta Kahuripan Berencana Tambah Ribuan Sambungan Baru

  
H. Hadi Mulya Asmat, SH

Transbogor.co- Perusahaan Daerah Air Minum (PDA) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berencana menambah 3 ribu sambungan baru untuk pelanggan, pada tahun 2017 mendatang. Biaya pemasangan menggunakan dana kompensasi pelepasan aset ke PDAM Tirta Asasta Kota Depok tahun 2015 sebesar Rp20,6 miliar.

Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan, H. Hadi Mulya Asmat menjelaskan, sambungan baru itu lebih diprioritaskan, di wilayah Cibinong. Namun, ada beberapa wilayah yang juga akan ada penambahan baru, seperti Ciomas, Ciawi dan Leuwiliang.

Meski ada penambahan jaringan baru, sambungnnya, para pelanggan masih tetap akan dikenakan biaya penyambungan.

“Saya belum tahu persis kapan dicairkannya. Tapi yang jelas, itu kami butuhkan untuk menambah jaringan baru. Karena, setelah pelepasan aset ke Depok pelanggan kita berkurang,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (23/11/2016).

Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Benny Delyuzar menerangkan, dana Rp20,6 miliar itu bukanlah tambahan penyertaan modal murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, melainkan milik PDAM Tirta Kahuripan yang disimpan di kas daerah (Kasda).

“Ini bukan tambahan penyertaan modal, tapi memang milik PDAM Tirta Kahuripan yang disimpan di kasda. Meski begitu, itu tidak bisa diberikan begitu saja. Makanya, masuk dalam bentuk penyertaan modal,” terangnya.

Benny mengungkapkan, penyertaan modal yang masuk dalam Rancangan APBD 2017 itu meliputi PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp15,7 miliar dan Bank Jabar Banten (BJB) Rp19,1 miliar.

“LKM kan milik bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan Pemkab Bogor. Maka kami, wajib memasukkan saham 15 persen. Sama dengan BJB, kami juga harus punya 2 persen saham,” ujarnya.

Namun, jika melihat sisa waktu yang ada, Benny mengaku, penyertaan modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu kemungkinan tidak bisa diakomodir dalam APBD 2017. Karena, sesuai dengan aturannya, harus ada Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal dulu.“Karena sekarang sudah masuk RAPBD, maka APBD harus disahkan akhir November ini,” tambahnya.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.