Bahas Penguatan, DPD RI Rapat Konsultasi dengan Presiden

  ©
RAPAT KONSULTASI- Pimpinan DPD RI (kiri) saat rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (kanan) di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016). Rapat itu membahas persoalan bangsa dan kemajuan daerah serta pemantapan Otda. [Kabar Senator for Transbogor.co]

Transbogor.co- Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas persoalan bangsa dan kemajuan daerah serta pemantapan otonomi daerah (Otda).

Dalam pertemuan yang digelar Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/12/2016) itu juga membahas wacana penguatan DPD RI agar dapat menjadi lembaga perwakilan yang efektif dalam mewujudkan daerah yang kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Ketua DPD-RI, Mohammad Saleh, rapat konsultasi tersebut dilakukan untuk membahas penguatan DPD RI melalui Amandemen UUD 1945 ataupun revisi UU MD3. Selain itu rapat konsultasi tesebut juga dilakukan pembahasan mengenai percepatan pembangunan dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kami membahas beberapa aspek. Mengenai upaya penguatan kelembagaan DPD melalui usul amandemen maupun perubahan UU MD3. Kami juga membahas percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, kemiskinan dan disparitas pendapatan antar wilayah. Kami juga membahas mengenai DOB,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad menyampaikan, bahwa DPD telah mempunyai prestasi kerja yang baik sebagai lembaga perwakilan daerah. Tetapi, hasil kinerja berupa produk-produk dari DPD tersebut terkesan berhenti ditengah jalan, karena tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait.

“Masalah posisi kedudukan DPD sekarang yang saya lihat telah bekerja banyak. Berbagai produk telah dihasilkan DPD, tetapi tindak lanjutnya belum efektif, karena kedudukan dan kewenangan DPD yang terbatas,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa wacana penguatan wewenang DPD lebih dilandasi kepentingan masyarakat secara menyuluruh yaitu, adanya tujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan karena kepentingan di DPD RI. Usul perubahan UUD 1945 bukan saja disuarakan oleh DPD, tetapi hampir segenap komponen bangsa.

“Suara untuk penguatan DPD bukan suara DPD, bukan kepentingan DPD, tetapi suara dari komponen bangsa, termasuk ormas dan parpol yang telah memberikan dukungannya. Kedepannya kami menunggu dukungan dari pemerintah,” ucap Farouk.

Senator asal NTB tersebut juga menjelaskan, bahwa perwujudan penguatan DPD RI dapat dilakukan melalui beberapa cara. Mulai dari Amandemen UUD 1945, adanya UU yang khusus mengatur DPD RI bersama dengan adanya UU, tentang MPR dan UU tentang DPR sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22C ayat 4.

Selain itu, DPD RI juga menawarkan opsi perubahan dalam UU MD3 dan UU P3 dalam satu paket terkait perwujudan penguatan DPD RI. Perubahan tersebut dilakukan dengan merujuk pada Putusan MK, Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014 serta kepentingan optimalisasi peran keparlemenan DPD.

 Sebagaimana diketahui, keterbatasan wewenang DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi DPD RI.

Keterbatasan wewenang tersebut mengakibatkan DPD RI dinilai kurang optimal dalam mewujudkan aspirasi daerah. Padahal selama ini, DPD RI telah mempunyai prestasi kerja yang cemerlang terkait kinerjanya sebagai lembaga perwakilan daerah.

Memasuki periode ketiga keanggotaan, DPD RI telah menghasilkan 72 RUU Usul Inisiatif, 185 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu; 248 Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU Usul Inisiatif DPR atau Presiden.

Kemudian 18 Pertimbangan DPD, terkait RUU Pemerintah atau DPR; 70 Pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan anggaran dan Hasil Pemeriksaan Semester BPK; dan 6 rekomendasi DPD  atas permasalahan nasional; serta 4 RUU Inisiatif DPD yang telah masuk dalam Prolegnas; dan 1 RUU telah menjadi UU.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

 

.