Pemkab Bogor Uji Kompetensi Puluhan Pejabat Eselon III dan IV

  ©
MENGAWASI- Dua petugas ketika mengawasi pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Bogor yang dilaksanakan di Gedung Sebaguna I, Setda Kab. Bogor, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Senin (19/12/2016). Kegiatan yang dibukan langsung Kepala BKPP, Dadang Irfan dilakukan selama satu hari. [Diskominfo for Transbogor.co]

Transbogor.co- Sedikitnya 40 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari 7 orang pejabat eselon III, dan 33 orang pejabat eselon IV mengikuti assesment atau uji kompetensi, di Gedung Sebaguna I, Setda Kabupaten Bogor, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Senin (19/12/2016).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor dan menghadirkan Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dilakukan selama satu hari.

Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan good governance dan clean government, terutama dalam menyikapi pemberlakuan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) baru di lingkungan Pemkab Bogor.

Itu sebab, kata Dadang, dengan adanya perubahan SOTKtelah menuntut pihak pemerintah daerah untuk melakukan penataan personil, guna menduduki jabatan struktural. “Dengan adanya SOTK yang baru ini dipastikan miskin struktur, namun kaya fungsi,” kata Dadang saat membuka acara.

Namun demikian, lanjut Dadang, dalam memastikan bahwa untuk penataan personil dalam jabatan struktural tersebut, tetap berpatokan berbagai hal. Satu di antaranya perlu dilakukan fit and proper test yang wajib diikuti para pejabat, yaitu mulai dari pejabat  eselon II dan III hingga eselon IV.

Dadang menjelaskan, diselenggarakannya uji kompetensi ini didasarkan kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), PP 18 tahun 2016, dan UU 23/2015 yang dimaksudkan untuk mengetahui tentang sejauh mana kapasitas dan kapabilitas kinerja para pejabat di lingkup Pemkab Bogor.

“Melalui uji kompetensi inilah tentunya kita bisa mendapatkan gambaran secara riil mengenai potensi dan kemampuan masing-masing ASN eselon III dan IV. Sehingga, kami dapat menempatkan mereka sesuai dengan skill di bidangnya masing-masing dengan tepat. Karena, kami tidak ingin menempatkan orang yang salah. Sehingga, berbagai program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal,” ujar Dadang.

Sekedar diketahui, terdapat beberapa urusan yang ditarik kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, terdapat pula beberapa dinas yang rencananya juga akan disatukan. Untuk itulah pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun SOTK baru.

 

Reporter: Sabastian

Editor      : Arief Pramana

.