DPD Pertanyakan Kemajuan Kesehatan

  Ā©
RDP- Menkes RI, Nila Moeloek ketika menjelaskan pertanyaan Komite III DPD RI dalam rapat dengar pendapat terkait permasalahan kebijakan pendidikan DLP dan KIS hingga penyakit menular di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016). [Kabar Senator for Transbogor.co]

Transbogor.co- Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016).

Pada kesempatan itu DPD meminta kejelasan terhadap pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.

Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood mengatakan, saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan narkoba. Hal tersebut yang kini mendera di berbagai daerah. “Kita berharap Menkes bisa menjelaskan hal itu,” ujarnya saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (19/12).

Menurut dia, persoalan tersebut juga dialami di daerahnya, yaitu Batam. Batam sangat menarik untuk dibahas. “Kita memandang perlu untuk segera diatasi, karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia. Dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,” ujar senator asal Kepulauan Riau itu.

Menkes Nila Moeloek mengaku program DLP belakangan ini menimbulkan berbagai polemik. Namun pemerintah tetap melaksanakan program tersebut. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” ujar dia.

Nila menambahkan, dengan program itu pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Untuk itu, mindset masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan, seperti akses dan mutu. “Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” harap Nila.

Terkait JKN, Nila menilai, telah memberikan layan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu. Untuk itu, harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan. Terutama, dalam penguatan pelayanan kesehatan, dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia.

“Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka, asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,” ungkapnya.

Ia juga membenarkan, bahwa memasuki era saat ini penyangkit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis). Tentunya, penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. “Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan, tapi di pedesaan,” tukas Nila.

Sementara itu, anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rakhman mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dari hulu. Memang masyarakat harus diberikan penyuluhan hidup sehat. “Pemerintah harus memberikan penyuluhan terkait hidup sehat ke masyarakat,” paparnya.

Selain itu, anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Diyah Ratu Ganefi mempertanyakan, apakah DLP itu setara dengan spesialis. Jika itu setara, bagimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran.“Karena pemerintah telah membuka program studi dokter DLP di 13 universitas yang Akreditas A. Bagimana standarisasinya,” jelasnya.

 

Reporter: Sabastian

.