Bupati Setuju Toko Modern Disegel, Jika Tidak Kantongi Izin Lengkap

  ©
Bupati Bogor Hj. Nurhayanti

Transbogor.co- Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyetujui melakukan penyegelan kepada toko modern yang sudah jelas tak memiliki izin lengkap, setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 11 tahun 2012, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern direvisi.

Kepada awak media, Selasa (20/12/2016), Nurhayanti mengaku, masih menunggu realisasi hal tersebut. Akan tetapi, sebelum dilakukan penyegelan bupati akan melihat terlebih dahulu sejauh mana kekuatan setelah Perda tersebut direvisi.

“Kita nanti lihat dulu ya seperti apa, dan setuju saja kalau memang itu yang harus dilakukan,” tegas Nurhayanti menjawab harapan anggota DPRD Kabupaten Bogor, terutama Komisi II yang ingin pemerintah daerah bersikap tegas terhadap toko modern yang sudah jelas tak memiliki izin lengkap.

Sementara, Wakil Ketua DPRD, Ade Munawaroh Yasin menilai, lain soal keberadaan toko modern di Bumi Tegar Beriman ini. Menurut dia, tidak ada yang perlu direvisi, jika semua patuh terhadap aturan yang ada, dan penggunaannya sesuai dengan prosedur, semuanya akan berjalan dengan baik.

“Tidak harus direvisi sebetulnya. Ini tinggal bagaimana kepatuhan dan penegakkan hukumnya yang harus tegas,” tukas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Lanjut Ade Munawaroh, sebelum rencana revisi terjadi, harus terlebih dulu mengambil langkah konkret, guna mencegah pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin saja terjadi.

“Sampai saat ini pemberlakuan Perda tidak maksimal yang mengakibatkan toko modern terus bermunculan. Saya harapkan, sikap yang tegas dan nyata dari para penegak peraturan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD, Yuyud Wahyudin berbicara terkait manipulasi izin yang dilakukan para investor yang dapat dengan mudah mengelabui pemerintah di wilayah. Menurut dia, hal itu bukan semata-mata kesalahan pemerintah wilayah, akan tetapi melibatkan semua unsur yang berkaitan di dalamnya.

“‎Kalau orang mengajukan perizinan harusnya ditinjau secara benar. Untuk apa, maksud pembangunannya apa, temui investornya, jangan berhadapan dengan calonya. Akhirnya kejadian seperti ini, berada di luar ketentuan yang diatur Perda. ‎Dan, ini salah-salah kita juga sebetulnya,” ujar Yuyud.

Namun begitu, Yuyud pun tak menampik kalau pelanggaran ini akibat lemahnya aturan yang ada, lemahnya penegakkan hukum dan lemahnya pengawasan dalam proses izin tersebut. “Ini antara pintar investornya, atau tak cerdas pemerintahanya. Kita harus berkaca diri,” ucapnya.

‎Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor, Yani Hassan mengatakan, persoalan toko modern, atau apapun yang berkaitan dengan bangunan itu semua ada aturannya.

“Selain pembangunan, kegiatan ekonominya pun ada aturannya. Dan ada instansi yang mengurus bangunan serta ekonominya,” singkat mantan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor ini.

 

Reporter: Sabastian

Editor    : Arief Pramana

.