Pbnu: Kepemimpinan Jokowi-Jk Jangan Rombak Drastis Birokrasi

  foto: net

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf berharap kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak melakukan perombangan birokrasi yang terlalu drastis sehingga program pembangunan sebelumnya tidak terhenti.

"Birokrasi di tingkat eseleon I hingga eselon III bisa menjadi penyambung hal-hal teknis antara program pembangunan Jokowi-JK dengan program pemerintahan sebelumnya," kata Slamet Effendy Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa (19/6).

Slamet mengatakan jangan sampai terjadi diskontinuitas terhadap program pembangunan yang sudah berjalan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintahan Jokowi-JK, kata Slamet, harus melakukan kontinuitas disertai dengan pembaruan terhadap program pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan selanjutnya.

"Pasangan Jokowi-JK akan saling melengkapi. JK sudah punya pengalaman di pemerintahan nasional sebelumnya, Jokowi punya pengalaman teknis saat menjabat kepala daerah. Pasangan itu akan dilengkap oleh birokrasi yang bisa menggarisbawahi kontinuitas," tuturnya.

Kalaupun pemerintahan Jokowi-JK ingin melakukan perombakan birokrasi, Slamet menyarankan hal itu dilakukan secara bertahap. Pertama kali, berikan kesempatan kepada birokrasi yang ada sambil diberi pengarahan mengenai visi dan misi Jokowi-JK.

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.

Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin petang (15/9), Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final.

"Sudah final, hanya nama masih ada yang belum sesuai," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan atau partisipasi publik.***

.