Tidak Ganggu Lapangan Kerja Warga Lokal, Yous: TKA di Kabupaten Bogor Tak Bermasalah

  ©
Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat

Transbogor.co- Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Bogor dipastikan tidak bermasalah. Selain itu, para ekspatriat tersebut juga memenuhi persyaratan izin dan kewajiban dalam penggunaan tenaga asing secara sah, dan tidak cacat hukum.

Hal ini dipastikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat kepada wartawan, di kantornya, Jalan Bersih, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Rabu (28/12/2016).

Yous juga menyebutkan, keberadaan para TKA di Bumi Tegar Beriman sama sekali tidak mempengaruhi suatu jabatan para tenaga kerja lokal, atau masyarakat Indonesia yang bekerja di suatu perusahaan.

“TKA hanya bekerja sebagai atasan, misal seperti manager atau pemilik perusahaan. Sampai saat ini, belum ada yang daftar ke Dinsosnakertrans seorang TKA mendaftar ‎sebagai bawahan yang sejajar dengan pegawai kita,” jelas Yous.

Secara logika, jelas Yous, tidak mungkin ada TKA yang berani mendaftarkan dirinya sebagai pegawai biasa. Sebab, dalam setiap proses perizinan masuk TKA itu ada pembayaran pajak yang nilainya juga besar.

“Selama saya menjabat belum ada pelanggaran seperti itu. Kalau ada begitu bukan hanya negara yang rugi, tapi TKA itu juga rugi, karena pajak dan gaji yang didapat tidak seimbang. Dan yang harus diketahui, pengawasannya juga ketat,” tegasnya.

‎Akan tetapi, Yous mengakui, jika dulu sempat ada isu pelanggaran yang dilakukan orang asing di sebuah perusahaan yang katanya bekerja sejajar dengan tenaga kerja lokal. 

“TKA pasti melalui izin yang ketat, dan tidak sembarangan. Selama ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan TKA di sebuah perusahaan. Sempat ada isu, tapi setelah sidak (inspeksi mendadak) tidak ada,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, jumlah TKA yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata TKA di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja.

Jumlah TKA di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah. Di Kabupaten Bogor sendiri, menurut data yang diperoleh, hingga saat ini ada 340 TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.

Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) awal 2016, dan serbuan TKA asal China telah memicu banyaknya TKA di Indonesia. Selain itu, diberlakukannya bebas visa terhadap 160 negara juga turut meningkatkan pekerja asing ilegal di tanah air.

Sebenarnya, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki skill, atau keahlian tertentu dan bukannya pekerja kasar, sehingga tidak mematikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Namun, para pengusaha di daerah-daerah banyak yang mendatangkan pekerja asing dengan alasan upah yang murah.

Syarat mendatangkan TKA bagi perusahaan pengguna TKA di Indonesia di antaranya, perusahaan penjamin haruslah sudah beroperasi, dan memiliki surat-surat/legalitas yang lengkap, TKA tidak menduduki jabatan yang dilarang (klik untuk daftar jabatan yang dilarang bagi TKA dan perusahaan memiliki modal usaha yang pantas untuk mendatangkan orang asing (umumnya minimal modal usaha yang kami ajukan adalah 1 (satu) miliar bagi siup menengah).

Sedangkan, legalitas yang harus dimiliki seorang TKA yakni, Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), rekomendasi pengguaan tenaga kerja asing/TA 01, Telex Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Kemudian, Surat Tanda Melapor (STM), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Kependudukan Sementara (SKKPS), Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing/Lakeb, Exit Re-entry Permit (izin ke luar masuk Indonesia bagi tenaga kerja asing/TKA).

Dasar hukum tentang mendatangkan TKA di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan; UU No. 6/2011, tentang Keimigrasian; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. 40/2012, tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing; Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang tata cara alih status izin keimigrasian.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.