Aktivis 98 Ingin Ciptakan Kekuatan Politik Baru

   UGubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) berjalan meninggalkan Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/9). Joko Widodo mengatakan pihaknya telah menerima enam usulan nama-nama kabinet dan masih dalam tahap kajian diantaranya Kabinet Kerja Trisakti dan Kabinet Kerja Perubahan. foto:antara

Jakarta, Trans Bogor -  Sebanyak 500 orang yang bergabung dalam Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 dijadwalkan menggelar pertemuan di Bali, 26-29 September 2014. Pertemuan Aktivis 98 ini adalah pertemuan lintas kelompok aktivis 98 yang berasal dari 25 provinsi.

“Secara khusus pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi ini akan membahas tentang langkah-langkah strategis aktivis 98 dalam lima tahun ke depan,” kata Humas Reuni, Silahturahmi dan Konsolidasi aktivis 98, Mustar Bona Ventura kepada Trans Bogor, Selasa (23/9/2014)..

Lebih lanjut Mustar mengemukakan, pertemuan ini tidak lagi berbicara kasus-kasus di masing-masing daerah atau isu-isu, atau peristiwa-peristiwa politik tetapi berbicara tentang bagaimana menjelmakan generasi aktivis 98 menjadi kekuatan politik baru untuk meluruskan makna dan tujuan Reformasi.

“Pertemuan ini akan menjadi awal dari kebangkitan aktivis 98 untuk merebut dan mengisi ruang-ruang politik dalam lima tahun kedepan,” tegasnya.

Dalam pertemuan akbar tersebut,  juga akan melakukan pendataan terhadap para aktivis 98 yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Iya, kita akan mendata berapa jumlah aktivis 98 yang menjadi dokter, hakim, jaksa,polisi, pengusaha, dosen, jurnalis, kepala desa, bupati, DPRD/RI dan lainnya,” kata Mustar.

“Dari sini, kita akan  merumuskan bagaimana potensi-potensi yang dimiliki untuk menjadi  kekuatan menuju perubahan yang dicita-citakan 16 tahun yang lalu tentang Indonesia yang bersih, demokratis dan berkeadilan, tentang Indonesia yang menempatkan rakyat menjadi subjek negara,” tambahnya.

Tagih Janji

Dibagian lain koordinator PENA 98 Provinsi Bali, Oktav NS mengemukakan urung rembuk aktivis 98 adalah bagian dari upaya untuk mengumpulkan kembali komponen 98  yang selama ini tercerai-berai sehingga membangun kekuatan untuk mengontrol kepemimpinan nasional yang baru.

"Dalam pemerintahan baru ini harus dikawal, harus dipastikan kekuasaan nanti konsisten terhadap kepentingan rakyat," katanya.

Oktav mengatakan begitu besar janji-janji yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pilpres lalu. Kini, setelah ia terpilih sebagai presiden periode 2014-2019, mau tidak mau semua pihak wajib mengakui dan mengawal agenda politik pemerintahan lima tahun ke depan.

"Begitu besar janji-janji politik yang disampaikan. Sekarang terpilih, kami ingin mengingatkan dan mengawal itu agar jangan hanya sekedar janji saja," ucapnya.

Dikatakan dalam pertemuan tersebut para aktivis 98 akan menentukan pola gerak mereka dalam mengawal pemerintahan Jokowi.

"Kita akan tentukan polanya, seperti apa kita akan mengawal. Ini kesempatan rakyat untuk menjaga gerbong demokrasi," ucapnya.

Ia mengatakan sebagai Aktivis 98 yang merupakan pencetus reformasi, ingin mengawal pemerintahan Jokowi.

"Kami berharap partisipasi dan kontribusi aktif rakyat, hal itu yang kami ke depankan untuk mengkawal pemerintahan mendatang," katanya.

(ams/ant)

Jakarta, Trans Bogor -  Sebanyak 500 orang yang bergabung dalam Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 dijadwalkan menggelar pertemuan di Bali, 26-29 September 2014. Pertemuan Aktivis 98 ini adalah pertemuan lintas kelompok aktivis 98 yang berasal dari 25 provinsi.

“Secara khusus pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi ini akan membahas tentang langkah-langkah strategis aktivis 98 dalam lima tahun ke depan,” kata Humas Reuni, Silahturahmi dan Konsolidasi aktivis 98, Mustar Bona Ventura kepada Trans Bogor, Selasa (23/9/2014)..

Lebih lanjut Mustar mengemukakan, pertemuan ini tidak lagi berbicara kasus-kasus di masing-masing daerah atau isu-isu, atau peristiwa-peristiwa politik tetapi berbicara tentang bagaimana menjelmakan generasi aktivis 98 menjadi kekuatan politik baru untuk meluruskan makna dan tujuan Reformasi.

“Pertemuan ini akan menjadi awal dari kebangkitan aktivis 98 untuk merebut dan mengisi ruang-ruang politik dalam lima tahun kedepan,” tegasnya.

Dalam pertemuan akbar tersebut,  juga akan melakukan pendataan terhadap para aktivis 98 yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Iya, kita akan mendata berapa jumlah aktivis 98 yang menjadi dokter, hakim, jaksa,polisi, pengusaha, dosen, jurnalis, kepala desa, bupati, DPRD/RI dan lainnya,” kata Mustar.

“Dari sini, kita akan  merumuskan bagaimana potensi-potensi yang dimiliki untuk menjadi  kekuatan menuju perubahan yang dicita-citakan 16 tahun yang lalu tentang Indonesia yang bersih, demokratis dan berkeadilan, tentang Indonesia yang menempatkan rakyat menjadi subjek negara,” tambahnya.

Tagih Janji

Dibagian lain koordinator PENA 98 Provinsi Bali, Oktav NS mengemukakan urung rembuk aktivis 98 adalah bagian dari upaya untuk mengumpulkan kembali komponen 98  yang selama ini tercerai-berai sehingga membangun kekuatan untuk mengontrol kepemimpinan nasional yang baru.

"Dalam pemerintahan baru ini harus dikawal, harus dipastikan kekuasaan nanti konsisten terhadap kepentingan rakyat," katanya.

Oktav mengatakan begitu besar janji-janji yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pilpres lalu. Kini, setelah ia terpilih sebagai presiden periode 2014-2019, mau tidak mau semua pihak wajib mengakui dan mengawal agenda politik pemerintahan lima tahun ke depan.

"Begitu besar janji-janji politik yang disampaikan. Sekarang terpilih, kami ingin mengingatkan dan mengawal itu agar jangan hanya sekedar janji saja," ucapnya.

Dikatakan dalam pertemuan tersebut para aktivis 98 akan menentukan pola gerak mereka dalam mengawal pemerintahan Jokowi.

"Kita akan tentukan polanya, seperti apa kita akan mengawal. Ini kesempatan rakyat untuk menjaga gerbong demokrasi," ucapnya.

Ia mengatakan sebagai Aktivis 98 yang merupakan pencetus reformasi, ingin mengawal pemerintahan Jokowi.

"Kami berharap partisipasi dan kontribusi aktif rakyat, hal itu yang kami ke depankan untuk mengkawal pemerintahan mendatang," katanya.

(ams/ant)

.