Temui Komite I DPD, Pansus DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu

©
RDP-Ketua Komite I, Ahmad Muqowam (kiri) dan Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani (kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Lukman Edy (FPKB) Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017). [Kabar Senator for Transbogor.co]

Transbogor.co- Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI minta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI untuk ikut serta dalam pembahasan bersama dan memberikan masukan kepada Pansus terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, Lukman Edy (F-PKB) dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).

Lukman Edy menjelaskan, RUU Penyelenggaraan Pemilu ini dijadwalkan akan diparipurnakan di DPR, pada tanggal 28 April 2017 mendatang, sehingga dengan waktu  sangat terbatas dan hanya dua kali masa sidang ini Pansus akan ngebut.

“Kondisi waktu terbatas dan Pansus sudah ngebut dengan membagi menjadi 3 tahap mulai dari RDPU sampai penyusunan RUU. Kami sudah rapat dengan pemerintah dan DPD, juga dengan MK menanyakan berkenaan dengan norma-norma perubahan yang berimplikasi terhadap revisi UU Pemilu ini, kemudian MA terkait kesiapan peradilan Pemilu, TNI/POLRI terkait keamanan pemilu, KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, serta ahli-ahli hokum, baik pidana,perdata, pidana korporasi dan adminstrasi public, karena norma-norma menyangkut sanksi pidana dan perdata dan banyak lainnya,” tegas Lukman.

Lukman Edy menyambut terbuka keikutsertaan DPD dalam pembahasan denga Panitia Kerja (Panja), terutama terkait dengan pasal-pasal soal DPD, dan berkenaan dengan daerah.

“Menurut saya akan bagus DPD terlibat langsung, terutama soal pasal-pasal yang berkenaan dengan DPD, saya kira perlu masukan dan pendapat dari DPD juga,” tukasnya.

Lukman menambahkan, dalam pertemuan itu juga dibahas, terkait elektronik vote/e-voting, dalam keterangan Ketua Pansus BPPT, ITB, LIPI dan lainnya, bukan saja kajian secara teoritis, tetapi juga sudah melakukan ujicoba secara langsung terhadap 560 lebih pemilihan kepala desa dengan mekanisme Pemilu.

“BPPT sudah menyanggupi jika diberikan kepercayaan untuk menerapkan teknologi. Bahkan BPPT memastikan kalo tidak melakukan elektronik vote lebih 50 persen DPT akan bermasalah teknologi digital, sekecil apapun manipulasi kecurangan bisa dideteksi, karena ada jejaknya, saya kira ada baiknya DPD RI juga harus mendorong juga hal ini kepada pemerintah,” tutupnya.

Ketua Komite I, Ahmad Muqowam  menjelaskan rapat tersebut membahas sejauh mana RUU Penyelenggaraan Pemilu ini di Pansus, mengingat DPD sebagai lembaga tinggi, dan representasi daerah juga punya peran terhadap terbentuknya UUtersebut nantinya.

“DPD mempunyai posisi yang dinamis mengenai RUU itu, DPD akan melibatkan diri dengan Pansus nantinya dan memberikan masukan dan saran sesuai dengan kewenangan, misalnya mengenai pasal-pasal yang terkait dengan DPD sendiri dan yang berkaitan dengan daerah,” ujar Muqowam.

 

Editor: Sabastian

.