Pelarangan Ekspor Mineral Mentah Perlu Dipertahankan

©
UU MINERBA- Wakil Ketua Komite II DPD-RI, Aji M. Mirza Wardana menjelaskan mengenai kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dalam RDPU dengan Uka Wikarya, peneliti dan pengajar LPEM FEB-UI, di ruang rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017). Menurut dia, UU No. 4/2009, tentang pertambangan minerba perlu dipertahankan.[Kabar Senator for Transbogor.co]

Transbogor.co- Kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 perlu dipertahankan dalam rangka mengurangi praktek pertambangan ilegal, mengerem laju degradasi fungsi lingkungan, serta mendorong diterapkannya strategi pengendalian kegiatan pertambangan, dan mendorong otomatisasi penerimaan negara dari pertambangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite II DPD-RI, Aji M. Mirza Wardana dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Uka Wikarya, selaku peneliti dan pengajar LPEM FEB-UI, terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 4/2009, tentang pertambangan mineral, dan batubara (minerba) di ruang rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Senada dengan Aji, Uka Wikarya juga menyampaikan, bahwa tujuan utama dari pelarangan ekspor bahan mentah minerba adalah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.

“Tujuan utama dari pelarangan ekspor bahan mentah minerba bukan untuk menghambat perdagangan, tetapi memanfaatkan kekayaan mineral nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Jika upaya ini ditunda, maka kekayaan mineral akan habis pada suatu saat nanti,” terangnya.

Lebih lanjut Uka Wikarya memaparkan, bahwa masih terdapat celah untuk berbuat curang dari UU Minerba bagi para pelaku pertambangan.

Pada pasal 102,UU No. 4/2009 disebutkan, bahwa pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

“Realitasnya nilai tambah yang dilakukan oleh para pelaku pertambangan dilakukan dengan seminimal mungkin, karena celah yang terdapat pada UU tersebut. Seharusnya, hal tersebut dibuat dengan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, pendeta Marthen menyatakan, bahwa kontribusi pertambangan terhadap pendapatan negara yang saat ini belum maksimal dapat ditingkatkan lagi, jika dikelola dengan lebih serius.

“Kontribusi pertambangan terhadap pendapatan negara masih sangat kecil. Untuk itu, perlu upaya pengelolaan dengan serius, sehingga pendapatan negara dari pertambangan dapat ditingkatkan. Kalau kita bisa lakukan seperti itu, maka akan memberikan nilai ekonomis yang baik,” ucap Senator Sulawesi Barat.

 

Reporter: Sabastian

Editor     : Arief Pramana

.