Ratusan Anggota Belum Dapat Honor, FKPAI Minta Bantuan ke DPRD

©
BANTUAN DEWAN- Beginilah suasana seusai dengar pendapat antara FKPAI dengan Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Rabu (8/2/2017). FKPAI meminta DPRD setempat mendorong Pemkot Sukabumi menganggarkan dana untuk honor tenaga Penyuluh Agama Islam di daerah, karena sebagian besar belum mendapat honor dari pemerintah.[IST]

Transbogor.co- Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam (FKPAI) Kota Sukabumi, meminta DPRD setempat, mendorong pemerintah daerah menganggarkan dana untuk honor tenaga Penyuluh Agama Islam (PAI) di daerah tersebut. Sebab, sebagian besar anggotanya belum mendapat honor dari pemerintah.

“Kami berharap dewan bisa membantu agar yang lainnya bisa mendapat honor,” kata Ketua FKPAI Kota Sukabumi, Mukhlis Nawawi seusai dengar pendapat dengan Komisi III, di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (8/2/2017).

Mukhlis didampingi wakil ketua dan sekretarisnya diterima Ketua Komisi III, Gagan Rakhman Suparman dan sejumlah anggota. Forum yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tersebut baru terbentuk 10 Januari 2017 di Kota Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 225 orang, 57 orang di antaranya hasil rekrutan Kementerian Agama (Kemenag) yang tersebar di tujuh kecamatan se-Kota Sukabumi. Sebanyak 169 ustadz dan ustadzah pembina majelis taklim hasil rekrutan forum.

“Jadi, yang sudah menerima honorarium baru sebanyak 57 dari Kemenag, yang lainnya ini yang sedang kami usahakan. Mudah-mudahan diakomodir oleh pemerintah,” ujar Mukhlis.

Sebagai mitra Kemenag, FKPAI bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Bidang Bimbingan Islam Kemenag, di antaranya pengentasan buta huruf Arab, mendorong terwujudnya keluarga sakinah, dan mecegah adanya radikalisme agama. Selain itu juga, melakukan pembinaan terhadap majelis taklim.“Program utama kami adalah pembinaan majelis taklim,” jelasnya.

Langkah setelah terpilih sebagai pengurus FKPAI, mereka akan melakukan pendataan majelis taklim yang ada di Kota Sukabumi dan didaftar dalam registrasi. Jumlah majelis taklim di daerah tersebut diperkirakan mencapai 300.

“Pendataan sangat penting bagi kami sebagai penyuluh untuk mengakomodir semua ustadz dan ustadzah pembina majelis taklim,” ujarnya.

Selain keinginan tersebut, pada kesempatan tersebut FKPAI juga meminta kesediaan Ketua DPRD Kota Sukabumi menjadi Dewan Pembina. Kepengurusan periode 2017-2020 rencananya dilantik pada bulan ini. “Dibanding daerah lain, Kota Sukabumi salah satu daerah yang tertinggal di Jawa Barat, daerah lain sudah lama berjalan,” terangnya.

Komisi III menyambut baik keinginan pengurus FKPAI tersebut, dan akan merekomendasikan ke Pemkot Sukabumi untuk ditindaklanjuti. Dewan juga akan menyetujui, jika anggaran untuk FKPAI diusulkan dalam APBD Kota Sukabumi.

“Dewan sangat mengapresiasi, karena berjuan meningkatkan ketakwaan dan rahmatan lil alamin. Kalau nanti diajukan oleh pemda, dewan akan menyetujui,” tukas Gagan.

Tugas FKPAI menurut Gagan, sangat mulia dan berat, dan menunjang program Pemkot Sukabumi yang mewajibkan lulusan SD memiliki ijazan Madrasah Diniyah, jika melanjutkan ke jenjang SLTP.

Gagan juga menginginkan dibuatkannya payung hukum, terkait kerjasama antara Pemkot dengan Kemenag Kota Sukabumi.

“Yang utama komunikasi antara FKPAI dengan pemkot terbangun dulu, kalau sudah berjalan dengan baik akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kontribusi FK PAI tentu yang merasakannya warga kota, dan tentu membantu pemerintah daerah,” tambahnya.

 

Editor: Sabastian  

.