DPD Jangan Diperhitungkan Saat Dibutuhkan Saja

  Wakil Ketua DPD GKR Hemas mengikuti pemungutan suara pemilihan calon pimpinan MPR perwakilan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10) malam. DPD menetapkan Senator Kalbar Oesman Sapta sebagai calon pimpinan MPR melalui mekanisme voting dengan perolehan suara 67 dari 122 suara. foto: antara

Jakarta, Trans Bogor - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jangan hanya diperhitungkan saat dibutuhkan dalam pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun juga harus diperkuat secara kelembagaan, kata Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Fahira Idris.

"Parpol-parpol jangan hanya memperhitungkan DPD saat dibutuhkan saja. Selama ini usul DPD untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk penguatan DPD selalu dimentahkan oleh DPR yang merupakan representasi dari parpol. Saya berharap parpol juga mendukung penguatan DPD," ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Fahira mengatakan, penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di negara lain yang menganut sistem bikameral, senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR, sehingga mekanisme "checks and balances" dapat berjalan relatif seimbang antara kedua lembaga itu.

Setidaknya, lanjut Fahira, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU, dan ikut mengawasi pemerintahan.

"Kami ini dipilih langsung rakyat di provinsi kami masing-masing. Mereka (rakyat) berharap banyak dari kami agar aspirasi mereka jadi sebuah kebijakan. Tetapi kalau konstitusi tidak memberi kami kewenangan mewujudkan itu, ini artinya ada yang salah. Saya curiga, parpol-parpol yang ada di DPR takut kalau ada lembaga yang mengimbangi mereka," tukas Fahira.

Menurut Fahira, idealnya DPD difungsikan sebagai pengawas dan penyeimbang DPR. Selama ini, tambahnya, DPR tidak pernah berhasil menyelesaikan setiap RUU menjadi UU yang sudah mereka susun di Prolegnas. Belum lagi jika melihat banyaknya UU produk DPR yang diajukan uji materi ke MK.

"Ini artinya, DPR perlu 'checks and balances', dan fungsi itu ada di DPD," jelas Fahira yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan ini.

Pimpinan MPR ke depan, tambah Fahira, harus bisa menaikkan posisi tawar DPD di Parlemen agar posisi DPD bisa dikuatkan melalui amandemen UUD 1945.

"Parpol harus memandang DPD sebagai mitra sejajar, jangan hanya memperhitungkan saat suara kita (DPD) diperlukan saja," ungkapnya lagi.

(ams/ant)

.