PPP Kritisi Penggunaan Sisa Anggaran DKI

  Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) menyaksikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (keempat kanan) dan pimpinan lainnya menerima berkas pemandangan umum Fraksi PPP atas pengunduran diri Joko Widodo yang diserahkan oleh Juru Bicara Fraksi PPP Ichwan Zayadi (kedua kiri) pada sidang paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (6/10), lalu.

Jakarta, Trans Bogor - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengkritisi penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2014 yang akan dialokasikan untuk penguatan modal Bank DKI tahun depan.

"Silpa sebesar Rp7,5 triliun itu akan dialokasikan untuk penyertaan modal perusahan atau PMP, padahal itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa, iya, semua masyarakat Jakarta dapat kredit usaha?" tanya Ketua FPPP Maman Firmansyah di Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Maman menyoal rencana Bank DKI yang akan melakukan ekspansi ke luar daerah sebab alasannya untuk ATM (anjungan tunai mandiri) susah dijumpai bila dibandingkan dengan bank-bank lainnya.

"Sebelumnya sudah Rp1,7 triliun mau nambah lagi Rp5 triliun atau Rp11 triliun, saya lupa. Fraksi PPP akan berikan pertimbangan dan layak tidaknya akan dikaji bersama," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara dalam pembahasan, dan rencananya diketuk pada bulan Desember.

"Bisa saja dari silpa itu ada yang dialokasikan untuk pembelian lahan bagi warga Betawi. Karena persoalannya sekarang ini pajak melambung tinggi sehingga jangan ada kesan menggeser orang Betawi yang tidak mampu bayar pajak sehingga lahannya dijual," ujarnya.

Penyediaan lahan bagi warga Betawi, kata dia, sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mulai hilang.

Bank DKI pada tahun lalu mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp800 miliar dan tahun ini sebesar Rp1 triliun untuk memperkuat modal kelembagaan, bank pemerintah ini terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke beberapa daerah, di antaranya Makassar dan Palembang.

 (ams/ant)

.