Di Hulu Kekeringan, di Hilir Diskusi Waduk

  Sungai di Desa Sukaharja, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ini sudah mengering sejak dua bulan lalu. foto:ams/Trans Bogor

SUNGAI yang membela perbukitan Gunung Batu, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor kering kerontang. Kemarau panjang yang melanda sebagian wilayah Indonesia, juga “menusuk” petani di dataran tinggi ini.

“Sudah dua bulan ini, kemarau sangat terasa disini. Susah cari air,” kata Kepala Desa Sukaharja, Kec.Sukamkamur, Atika, ketika ditemui minggu lalu.

Untuk kegiatan sehari-hari, penduduk di daerah ini harus mengirit air. Bahkan penduduk harus menahan diri untuk tidak mandi setiap saat.

Pemandangan “kekeringan” di Sukamakmur adalah bagian kecil dari tragedy kemarau yang sedang melanda Indonesia saat ini.

Tercatat, curah hujan rendah sejak September ada di Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Sulawesi. Lantaran itulah, warga masyarakat mulai mengeluhkan kekeringan. 

Belum lagi, suhu udara panas memunculkan kembali titik-titik api di lahan gambut seperti di Sumatra. Kabut asap pun tak terelakkan. 

Catatan itulah yang menjadi salah satu bagian dari diskusi terbatas di Jakarta soal kekeringan pada pekan lalu. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menjadi salah satu pembicaraan dalam kesempatan itu.

Menurut hematnya, kemarau panjang mengingatkan kembali masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan belajar kembali akan pentingnya sistem ketahanan air.

Dalam penjelasannya, pemerintah daerah dan pusat menggelar program jangka pendek mengatasi kekeringan itu.

"Program itu adalah pengiriman air bersih ke daerah-daerah yang terkena kekurangan air dengan mobil-mobil tangki," katanya sembari menambahkan bahwa program itu merupakan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD). 

Kendati demikian, program itu tak bisa menjadi andalan untuk menuntaskan masalah kekurangan air selama musim kemarau.

 "Cara terbaik adalah membangun sistem ketahanan air," imbuhnya.

Sistem ketahanan air tersebut tentunya punya kaitan dengan sistem ketahanan pangan dan ketahanan energi. Pembangunan ini, kata Hermanto adalah bagian dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bakal membangun puluhan waduk dan ratusan embung di seluruh Indonesia.

Nantinya, pembangunan waduk dan embung bakal berjalan dengan pemeliharaan waduk dan embung sudah ada. Singkatnya, saat musim hujan, waduk dan embung itu bakal menjadi penampung air untuk mengurangi risiko banjir.

Kemudian, air di waduk dan embung bisa menjadi sumber irigasi. Tak cuma itu, air tersebut bisa pula dijadikan sumber pembangkit listrik.

Waduk yang akan dibangun, lanjut Hermanto, sejatinya bukanlah waduk berkapasitas besar. Rerata waduk-waduk tersebut mampu menampung makismal 25 juta meter kubik air. Dana pembangunannya paling banyak Rp 900 juta.

Catatan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan tahun depan akan ada pembangunan Waduk Kuil di Manado, Sulawesi Utara dan Waduk Logung di Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan Waduk Kuil untuk mencegah banjir menghantam kota Manado. Air di waduk itu juga bakal bermanfaat memenuhi kebutuhan air warga Manado dan kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Pembangunan waduk, selanjutnya, memang terkait dengan pertanian. Menurut Hermanto, di Indonesia ada sekitar 7,2 juta hektare lahan pertanian. Tapi, baru 800 ribu hektare sawah yang mendapatkan pengairan dari waduk. "Sisanya masih mengharapkan air dari hujan dan sungai," tuturnya.

Sementara, untuk ketahanan energi, pemerintah juga akan membangun PLTA pada waduk-waduk yang sudah ada. Tercatat, waduk-waduk dimaksud adalah Karangkates, Kesamben, dan Lodoyo.

(kom/ams)

.