Bapenda Optimis Pendapatan Daerah Kota Bogor Capai Target

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Memasuki pertengahan bulan September, realisasi pendapatan daerah Kota Bogor baru di angka Rp1,432 triliun atau 68,83 persen dari target Rp2,081 trilun APBD Kota Bogor tahun ini.

Meski tersisa kurang dari 3-4 bulan lagi untuk mencapai target, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mengaku optimis target tersebut akan tercapai. “Meski sedikitnya ada empat kantong potensi pendapatan daerah yang berkurang,”  ujar  Kabid Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Kota Bogor, Evandy Dahni.
 
Dia menjelaskan,  pendapatan daerah terbagi menjadi tiga komponen, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian Rp571,973  miliar (78.50 persen), kemudian dana perimbangan Rp763,382  miliar (66.48 persen) dan lain-lain PAD yang sah senilai Rp97,144  juta (47.57 persen).

“Kalau PAD juga terdiri dari tiga komponen, yakni pajak daerah, retribusi dan Lain-lain PAD. Untuk pajak sudah terealisasi Rp340,519, miliar (69.82 persen). Sedangkan retribusi yang terealisasi baru Rp26,103 miliar (61.02 persen). Rata-rata diatas 50 persen, tapi khusus retribusi seharusnya sudah mencapai 65 persen realisasinya,” beber Evan.

Menurut dia, hal ini disebabkan karena adanya penurunan retribusi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) yang menghentikan retribusi izin gangguan keramaian/HO. Jadi sejak April 2017 dihentikan pungutan retribusi HO. Untuk tahun 2018 sendiri potensi HO yang hilang mencapai Rp9,5 miliar.

“Kami tetap optimis target pendapatan daerah akan tercapai, terlebih untuk pajak jika dilihat dari tren setiap bulan, tiga bulan tersisa bisa dioptimalkan.
"

Tapi khusus untuk pajak penerangan jalan (PPJ) tidak tercapai, dikarenakan ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang PPJ, yang seharusnya saat penyusunan APBD target 2017, diprediksi bisa diterapkan di Januari 2017, ternyata pembahasannya terlambat, dan baru bisa dipungut Juli 2017,”  imbuhnya.

Dia menambahkan yang tidak akan tercapai juga  pajak air tanah. Ada dua persoalan pertama, karena berpindahnya perizinan yang awalnya ada di pemerinah kota, berpindah ke provinsi, jadi ada rentang kendali, birokrasi bagi wajib retribusi, penyesuaiannya sendiri sedang dihitung tapi kemungkinan besar antara Rp750 juta hingga Rp1 miliar. (pjs)

.