Saham Maskapai di Erpoa Naik 100 Persen, Indonesia?

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat puas dengan pemerintahan saat ini. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH M. Zainul Majdi memaparkan bahwa fokus pemerintah Jokowi-Kalla kepada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," kata Zainul, atau yang akrab di sapa TGB (Tuan Guru Bajang), Minggu (23/10/2017).

TGB menjelaskan, stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, koordinasi antara menteri pertanian dan BUMN-BUMN pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menurutnya, menjadi kunci pengendalian harga pangan. "Koordinasi antar kementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujarnya.

TGB menambahkan, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat. Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata Zainul, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional. Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Menurut dia, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, disebutkan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan adanya rasa kepuasan dari mayoritas masyarakat. Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu baik.

"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.

Pria yang sudah dua periode memimpin NTB itu mengatakan, pola layanan keuangan syariah sebenarnya solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah. Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.

"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud," jelasnya.

Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah.

Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Selain itu, Firmanzah mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan

(dtk)

.