Pasca Kebakaran, Pemkot Bogor Tetapkan Tanggap Darurat

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Pemerintah Kota Bogor menetapkan tanggap darurat bencana setelah kebakaran menghanguskan puluhan rumah penduduk Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Senin, 25 Desember 2017 lalu. Peristiwa itu mengakibatkan lebih dari 70 kepala keluarga atau 271 warga mengungsi ke SD Negeri Empang 4 dan rumah tetangganya.

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Ulung Sampurna Jaya mengaku masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

“Sekitar 50 rumah yang terbakar kebakaran, namun tidak menyebabkan adanya korban jiwa. Kami masih dalam tahap penyelidikan apa penyebabnya sementara ini kita tidak bisa menduga-duga," katanya setelah meninjau lokasi kebakaran, Selasa, 26 Desember 2017.

Menurut informasi yang beredar di antara warga, penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian salah seorang warga yang lupa meninggalkan mesin setrika elektronik dalam keadaan masih menyala.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat Ganjar Gunawan menganggap api mudah merambat ke bangunan rumah lain karena letaknya yang padat berdekatan.

Selain itu, Ganjar mengatakan sebagian besar bangunan pemukiman di sana terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Kobaran api diperburuk hembusan angin yang cukup kencang pada saat kejadian sehingga menyulitkan proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran dibantu relawan lainnya.

Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kesulitan memadamkan api yang sudah membesar karena terkendala akses masuk.

"Jalurnya bukannya kecil lagi. Tapi, memang tidak bisa masuk,” kata Ganjar menegaskan pihaknya telah berupaya maksimal dengan kondisi tersebut.

Walikota Bogor Bima Arya yang ikut meninjau lokasi pengungsian mengaku tengah memfokuskan pemberian bantuan bagi para korban kebakaran. "Saya minta pada dinas terkait untuk melakukan pendataan terlebih dulu ini semua, berapa koran terdampak dan meneliti status asetnya bagaimana di sini," katanya mengintruksikan.

Menurut informasi sementara yang ia terima, lahan yang dijadikan pemukiman di sana adalah milik PT Kereta Api Indonesia. Apabila benar demikian, Bima mengaku akan berkomunikasi dengan pihak terkait membicarakan rencana penggunaan lahan tersebut ke depannya.

"Kalau tidak ada status kepemilikannya atau ilegal kan itu jadi hambatan kita (pemerintah daerah) untuk melakukan intervensi terkait dengan bantuan fisik misalnya," kata Bima.

Sambil mencari bukti status kepemilikannya, pemerintah daerahnya juga akan terus melayani kebutuhan korban di pengungsian. (pr)

.