DKM Kota Bogor Tolak Politik Praktis dan Taktis Masuk Mesjid

©

Transbogor.co - Pilkada serentak 2018 bakal digelar beberapa bulan lagi. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil perhatian dari masyarakat oleh partai politik maupun kandidat.

Dai muda Ustadz Yudin Taqyudin dalam acara pengajain kebangsaan bertajuk "Fungsi Masjid Sesuai Syariat Islam" di salah satu masjid di Bogor berpesan, agar umat Islam bisa mengembalikan fungsi masjid sebagai sarana beribadah. Ustaz yang akrab disapa Gus Taqi ini juga meminta masyarakat untuk turut menjaga masjid sebagai tempat beribadah dan tempat menyampaikan ajaran Islam.

"Masjid yang penuh rahmat maka tidak ada hubungannya urusan politik praktis. Yuk fungsikan masjid sesuai syariah," seru Gus Taqi.

Selain itu, ustadz yang merupakan Wakil Ketua GP Ansor Kota Bogor ini juga mengingatkan kepada umat muslim untuk kembali fungsikan masjid sebagai tempat pembinaan umat yakni mencari ilmu.

"Waspadai penyusup-penyusup yang menebarkan kebencian," tutur Gus Taqi.

Sementara itu, KH Jejen Jaenussolihin mengingatkan kepada jamaahnya agar masjid bisa difungsikan kembali sebagai tempat beribadah dan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik praktis untuk menarik simpati.

"Masjid jangan sampai dijadikan sebagai alat politik praktis untuk menarik simpati. Orang waras akan jadikan masjid sebagai sarana ibadah," katanya.

Lebih lanjut, KH Jejen meminta masyarakat Bogor untuk turut menjaga masjid sebagai tempat beribadah dan tempat menyampaikan ajaran Islam rahmatan lil alamin.

Selain itu, dia mengajak tokoh masyarakat Bogor ikut merapatkan barisan untuk menjaga marwah masjid.

"Ayo buktikan kekompokan untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan menjadikan masjid untuk berkomunikasi dengan Allah," tukasnya.

Diakhir acara juga dilakukan Deklarasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se Kota Bogor yakni pertama menolak politisasi masjid. Kedua, menolak segala bentuk ujaran kebencian. Dan ketiga menguatkan masjid sebagai tempat untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi.

"Keempat menolak segala bentuk ceramah provokatif untuk kepentingan politik kelompok tertentu dan melarang segala bentuk ajaran radikalisme dan intoleransi," katanya. (snd)

.