Kepala Daerah Marak Korup, KPK Perluas Jangkauan Pencegahan

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan pencegahan ke 10 provinsi di Indonesia.

Pada 5 Februari 2018 lalu, KPK telah mengirimkan surat ke seluruh pemerintah kabupaten atau kota di 10 provinsi tersebut mengenai rapat koordinasi pencegahan.

Dalam surat itu pimpinan KPK mengundang seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan setempat.

Sepuluh daerah baru yang akan menjadi perhatian KPK adalah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

"Yang terdekat pada bulan Februari 2018 akan dilakukan di Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Yogyakarta. Untuk 7 daerah lain diagendakan Maret," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/2/2018).

Dalam rapat koordinasi pencegahan rapat akan dibahas sembilan hal, yakni pengelolaan APBD (e-planning dan e-budgeting), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dana desa.

Selain itu akan dibahas pula manajemen ASN terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Barang Milik Daerah, pendapatan daerah dan pengelolaan sektor strategis seperti SDA, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

KPK berharap seluruh pimpinan daerah serius dan melaksanakan program pencegahan ini dengan itikad baik. Sebab, kata febri, pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika dilakukan sepenuh hati.

"Jangan sampai ada sikap setengah-setengah apalagi kepura-puraan sehingga menjadi bersifat seremonial belaka. KPK telah beberapa kali memproses kepala daerah yang ikut dalam event pencegahan korupsi. Hal itu disebabkan karena kepala daerah dan pihak-pihak yang diajak kerja sama tidak sungguh-sungguh," kata Febri.

"Kami datang ke daerah dengan kesadaran bahwa KPK harus hadir di daerah. Peran pemimpin daerah dan masyarakat untuk mengawal upaya pencegahan ini sangat dibutuhkan," ucapnya. (kps)

.