Kebijakan Jokowi yang Berpihak Pada Rakyat

©

Transbogor.co -Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah kebijakan yang populis. Kebijakan seperti ini menggambarkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada elit dan pemerintahan.
 
Dalam bentuknya yang demokratis, populisme berusaha untuk mempertahankan kepentingan dan memaksimalkan kekuatan warga negara, melalui reformasi alih-alih revolusi. Hal tersebut tercermin melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Jokowi, yang diterapkan dalam rentang dua tahun jelang pilpres atau tiga tahun setelah pemerintahan berjalan.
 
Pengamat politik Igor Dirgantara mengatakan cara ini adalah bagian dari strategi politik Jokowi dalam meraih simpati dari masyarakat. Namun kebijakan politik diharapkan tak menimbulkan distorsi di sisi lainnya.
 
"Jadi kalau menurut saya, masa efektif kepresidenan setelah terpilih 2014 itu cuma 3 tahun. Menjelang tahun ke-4 itu dia harus sudah memikirkan bagaimana reelect kembali. Karena memang nggak cukup 1 periode untuk menuntaskan program Nawacita yang didengung-dengungkan," katanya, Rabu (11/4/2018). (dtk)
.