Cerita Bima Arya Soal APBD Pembinaan Pekerja Seks Dari Joko Widodo

©
Walikota Bogor Bima Arya,Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi,Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,dan Pejabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan saat tampil dalam dialog Indonesia Maju.

Transbogor.co - Walikota Bogor Bima Arya menjadi salah satu pembicara dalam dialog nasional bertajuk ‘Indonesia Maju’ yang digelar di Puri Begawan Hall, Sabtu (25/8/2018). Dalam kegiatan itu, tampak juga narasumber lain seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya hingga Pejabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan.

Sebelum dialog dimulai, satu persatu narasumber diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerja di bidangnya masing-masing, baik yang sudah dikerjakan, sedang berjalan hingga yang akan dilakukan kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo.  

Bima Arya memulai pemaparan dengan menyapa ribuan undangan yang hadir.

“Selamat datang di Kota Bogor, selamat datang di Ibukota de facto Republik Indonesia. Kenapa Kota Bogor saya sebut sebagai ibukota de facto? Resminya memang Jakarta. Tetapi faktanya, presiden kita tinggal dan menetap di Kota Bogor. Menerima tamu negara di Kota Bogor, memanggil menteri ke Kota Bogor, blusukannya di Kota Bogor. Jadi, inilah yang selalu saya sampaikan ketika saya berbicara di konferensi internasional. Sebuah kebanggaan,” ungkap Bima, disambut riuh hadirin.

Bima melanjutkan pemaparannya seputar awal mula terjun menjadi kepala daerah. Ketika itu, saat Bima memutuskan maju sebagai kepala daerah menantang petahana, dirinya menyempatkan diri untuk bertemu Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Solo.

“Saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Ketika beliau masih jadi Walikota Solo, saya mau maju jadi Walikota Bogor (sekitar 2013) saya sowan ke sana karena beliau jadi walikota terbaik saat itu. Ini saya bocorkan rahasinya. Saya bilang, Pak Jokowi mohon nasehatnya saya mau maju jadi Walikota Bogor. Kami ngobrol hingga berjam-jam,” ujar Bima.

Dari semua perbincangan itu, kata Bima, dirinya sangat ingat dengan satu pesan dari Jokowi, yakni mencermati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Satu yang saya ingat dari pesan beliau adalah, ‘Mas, kalau sampean jadi walikota nanti nomor satu lihat APBD-nya. Itu APBD itu banyak yang ngaco, banyak yang digelontorkan bukan untuk kebutuhan rakyat. Pastikan itu,” kata Bima, menirukan ucapan Jokowi.

Jokowi pun memberikan contoh, saat dirinya menjadi Walikota Solo ada APBD untuk pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan nilai miliaran rupiah. “Terus pak Jokowi bingung. Ini sekian miliar setiap tahun untuk PSK, PSK-nya berkurang? Tidak! Jangan-jangan jadi voucher ya. Langsung dipotong lah itu,” jelas Bima.

Kemudian, pesan Jokowi pun coba diterapkan oleh Bima Arya saat resmi dilantik menjadi Walikota Bogor pada April 2014 lalu, yakni dengan memangkas anggaran yang tidak perlu dan menaikan anggaran belanja langsung untuk warga.

“Jadi, saat saya pertama dilantik jadi walikota saya ingat nasihat Pak Jokowi. Bayangkan, di APBD Kota Bogor untuk perjalanan walikota saja ada Rp1,5 miliar. Keliling dunia setiap bulan juga tidak akan habis itu. Belum lagi baju dinas walikota sekian ratus juta. Buat apa? Saya bisa jahit saja itu cuma Rp100-200 ribu di Kang Ahmad di Bantarjati,” terang suami dari Yane Ardian ini.

“Anggaran yang tidak jelas saya pangkas, sehingga kemudian mulai 2014 belanja langsung infrastruktur Kota Bogor lebih besar dari pada belanja rutin untuk. Ini untuk pertama kali dalam sejarah Kota Bogor. Karena nasehat Pak Jokowi. APBD itu penting, saya selalu bilang uang rakyat harus kembali ke rakyat, uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat jangan mampir di kantung pejabat,” tambahnya.

Hasilnya, kata Bima, untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Bogor mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Artinya pengelolaan APBD kami tertib, transparan, menghindari praktek korupsi,” kata Bima.

Dalam kesempatan itu juga Bima Arya memaparkan sejumlah rencana pembangunan ke depan, mulai dari penataan transportasi, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, pasar tradisional, hingga memperbanyak ruang terbuka publik.

“Semua perlu kolaborasi, sinergi antara pemkot dan warganya. Kolaborasi antara walikota dengan Gubernur dan Presiden. Sebagai walikota, saya mencoba Sami'na wa Atho'na. Artinya saya dengarkan kebijakan dari pemerintah pusat agar semuanya satu barisan untuk mensejahterakan rakyat Kota Bogor, memakmurkan Indonesia,” pungkasnya.

Agus/rls

.