Ada Kejanggalan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa SMAN Kota Bogor

©
Truk pengangkut barang-barang hasil Pengadaan Barang dan Jasa SMAN Kota Bogor yang masih mencantumkan Disdik Kota Bogor

Transbogor.co – Ada yang janggal dalam pengadaan barang jasa  berupa mebeler  di SMAN dan SMK kota Bogor. Kejanggalan tersebut terlihat dari pendistribusian barang-barang menggunakan truk dan label Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Padahal sekarang seluruh kewenangan SMAN dan SMK dibawah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini bisa menjadi pertanyaan warga bahkan berpeluang disalahgunakan.

Seperti yang terlihat di kawasan Cilendek,Bogor Barat,Selasa (4/9/2018),beberapa truk diesel sedang menurunkan barang-barang keperluan sekolah hasil pengadaan barang dan jasa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor Fahrudin mengatakan keheranannya kenapa dinasnya dibawa-bawa dalam hal pengadaan tersebut.

"Coba cek dan klarifikasi kepala KCD,apa benar itu dilakukan dan kenapa ditulis barang milik Disdik Kota Bogor," kata Fahrudin heran saat dihubungi Transbogor.co.

Salah satu pengiat anti korupsi Kota Bogor,Rahman akan terus melakukan investigasi mendalam adanya kejanggalan dibalik pengadaan mebeler ini.

"Pasti ada sesuatu dibalik kesalahan ini.Dua kemungkinan yakni belum adanya aturan yang kuat dan mendasar saat lelang barang dan jasa tahun 2017,dimana nomenklatur dan mata anggaran itu disisipkan karena baru perpindahan pengelolaan SMA dan SMK dibawah propinsi Jabar,” katanya.

Satu hal lagi yakni status barang milik daerah itu,apa setelah ada disekolah tujuan menjadi milik pemda kota atau mutlak provinsi.

“Nah ini akan berpotensi salah dalam status kepemilikan barang milik daerah hingga akan menjadi temuan BPK-RI nanti.Dimana bisa saja ditarik pada ranah yustisi oleh kejati atau kejari untuk mencek dokumen lelang dan pejabat yang turut terlibat dimintai keterangan hal mekanisme dan prosedur lelang barang milik daerah itu,” lanjutnya.

Jangan sampai ada pejabat yang ingin cuci tangan disaat kewenangan daerah bidang pendidikan masih samar pengelolaannya sementara keuangan daerah diserap pada kegiatan barjas.

agus subagja

.