Jaro Ade: Bahaya Nih,Bisa Ada Kesan Kecurangan Pilpres

©
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Transbogor.co – Bahaya,bisa terkesan ada kecurangan di Pemilihan Legeslatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 jika persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak segera diperbaiki.Pasalnya,sejauh ini ditemukan sejumlah masalah krusial terkait DPT tersebut.

“Begini,setidaknya ada lima masalah dalam DPT yang akan dipergunakan di Pileg dan Pilpres tahun depan. Yang terlihat paling krusial itu, dari jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2019 ternyata jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum 2019 dengan selisih hanya 233 pemilih," kata  Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi kepada Transbogor.co,Selasa (11/9/2018).

Seperti diketahui  KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPT di Kabupaten Bogor berjumlah 3.415.593 pemilih, yang terdiri atas 1.747.411 laki-laki dan 1.668.182 perempuan yang tersebar di 14.907 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Masih kata Jaro persoalan kedua, berkurangnya jumlah pemilih perempuan dalam DPT Pemilu 2019 jika dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPSHP Pemilu 2019 dengan selisih sejumlah pemilih.

Jika ditambah pemilih perempuan di dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) Pilkada Serentak 2018 terdapat selisih 41.191 pemilih.

"Seharusnya penyebab masalah tersebut mendapatkan klarifikasi dari penyelenggara Pemilu. Apakah pindah alamat ke luar daerah pemilihan, perubahan status, input data, tercabut haknya, meninggal, aad ketidakuratan data pemilih," ujarnya.

Ade melanjutkan, masalah ketiga adalah tidak terakomodasinya DPTb Pilkada Serentak 2018 di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Sesuai data dari KPU Kabupaten Bogor berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Nomor: 238/PL.01-BA/3201/KPUKab/VII/2018, jumlah DPSHP Pemilu 2019 sejumlah 3.415.360 pemilih.

Belum lagi ditambahkan dengan jumlah DPTb hasil Pilkada Serentak 2018 sebanyak 77.602 pemilih, dengan beralasan daftar pemilih tambahan yang dimuat dalam Model A.Tb-KWK yang merupakan Daftar Pemilih Tambahan dinyatakan masih di dalam kotak suara yang dikuatkan dengan keluarnya Surat KP Kabupaten Bogor Nomor: 621/PL.02.01-SD/3201/KPUKab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Sedangkan masalah keempat, jumlah DPTb sebanyak 77.602 pemilih, tidak termasuk dalam daftar pemilih pada DPSHP Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor sebagaimana dituliskan terpisah di angka 2 di lembar kedua dalam Berita Acara KPU Kabupaten Nomor: 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, danJumlah DPTb sebanyak 77.602 orang pemilih, telah dicatakan oleh KPU Kabupaten Bogor dalam Berita Acara Nomor: 226 /PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 pada Formulir Model DB1–KWK.

Sedangkan masalah kelima, jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya bukan sejumlah 3.415.593 pemilih, melainkan 3.492.729 pemilih.

Hal ini didasarkan atas jumlah DPSHP (3.415.360) ditambah jumlah DPTb (77.602 – 233 [selisih DPSHP vs DPT] = 77.369) sehingga menjadi 3.492.729 pemilih, sebagaimana penjelasan atas SE KPU RI Nomor: Surat Edaran KPU RI Nomor: 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018.

"Masalah ini agar segera menjadi koreksi semua pihak, terutama peserta pemilu dan harus segera adatindakan dari pihak berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Jaro Ade berharap, penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Bogor, dapat memberikan keyakinan jika proses penyelenggaran Pileg dan Pilpres 2019 akan berjalan secara jujur, bebas dan adil.

"Diharapkan komitmen KPU Kabupaten Bogor sebagai pelaksana teknis pendaftaran pemilih di Kabupaten Bogor akan selalu berusaha menjamin dan memastikan setiap WNI di Kabupaten Bogor yamemenuhi syarat sebagai pemilih diberikan haknya sebagai pemilih wajib dirampungkan," tandasnya.

Jaro Ade berharap, penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Bogor, dapat memberikan keyakinan jika proses penyelenggaran Pileg dan Pilpres 2019 akan berjalan secara jujur, bebas dan adil.

"Diharapkan komitmen KPU Kabupaten Bogor sebagai pelaksana teknis pendaftaran pemilih di Kabupaten Bogor akan selalu berusaha menjamin dan memastikan setiap WNI di Kabupaten Bogor yang memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan haknya sebagai pemilih wajib dirampungkan," tandasnya.

(adi)

.