Iryanto : Tak Mungkin Masyarakat Ajukan Izin Tabrak Aturan

©
Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP),Kabupaten Bogor, Iryanto. Foto:Dok

Transbogor.co – Kerja terukur.Tepat waktu dan hindari tenggat yang terlalu lama. Inilah upaya yang terus dilakukan pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa tidak boleh ada regulasi perizinan yang terlalu lama sehingga akan merugikan masyarakat.

“Kami sudah melakukan kerja cepat ini sejak lama. Saya pribadi juga tak ingin,ada pekerjaan yang seharusnya bisa segera diselesaikan,namun masih berkutat pada persoalan teknis. Selama tidak menabrak aturan,hal teknis kan bisa dicarikan jalan keluarnya,” kata Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP),Kabupaten Bogor, Iryanto kepada Transbogor.co, Kamis (11/10/2018).

Menurut Iryanto,jika telah memenuhi semua persyaratan seharusnya segala perizinan bisa diselesaikan dalam 14 hari kerja. Banyak hal yang membuat proses pengajuan perizinan terhambat. Diantaranya,belum mengertinya masyarakat terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Disinilah kami juga terus mengedukasi masyarakat agar bisa mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan suatu izin, khususnya untuk pembangunan pemukinan,” kata Iryanto.

Namun demikian,diakui Iryanto, kadang masih ada keterlambatan karena sering terbentur pada aturan teknis. Akhirnya, problem ini harus dipecahkan dengan cara yang tidak menabrak aturan.

“Saya juga sangat yakin, tidak mungkinlah masyarakat mengajukan izin tetapi ingin menabrak aturan. Yang mereka inginkan adalah pelayanan cepat. Nah, ini yang saya tekankan kepada staf saya untuk mencari formulanya,bagaimana supaya tak memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Mengenai fungsi DPKPP, dimana salah satunya adalah Pelayanan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT),lanjut Iryanto, pihaknya tak henti-hentinya memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk hal penting didalamnya adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tandatangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang diminta.

Berikut adalah Persyaratan PDRT yang harus dipenuhi:

1.Surat permohonan PDRT yang ditujukan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

2.Fotokopi KTP Pemohon;

3.Surat Kuasa apa bila pengurusan perizinan dikuasakan orang lain (melampirkanfotokopi yang diberikuasa);

4. Fotokopi IPPT/ILOK/PenetapanLokasi;

5. Fotokopibuktikepemilikanhakatastanah;

6. Gambar rencana berskala 1:100 atau 1:200 rangkap 3 (min A3);

7. Gambar arsitektur (denah, tampak, potongan)

8. Gambarsistemstruktur (rencana pondasi, kolom, rangkapatap)

9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

10. Perhitungan Konstruksi/Struktur untuk bangunan bertingkat/bentangan>6m;

11. Site plan,SK Site plan/Gambar Situasi.

(adi)

 

 

.