Jalan Berliku Ahok Menjadi Gubenur DKI Jakarta (3)

  foto:Dok Antara

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra angkat bicara perihal pengangkatan Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta. Ia  menegaskan bahwa dalam hal pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta harus tunduk pada ketentuan pasal 203 ayat 1 Perppu nomor 1 tahun 2014.

Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

"Jadi tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan tentang pengangkatan Ahok menjadi gubernur defenitif," tukas Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand itu.

Ia mengatakan UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, hanya mengatur secara terbatas proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Bahkan UU Nomor 29 tahun 2007 tersebut sama sekali tidak mengatur ihwal pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 29 tahun 2007, pengangkatan dan pemberhentian tunduk pada ketentuan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Antara)



a

.