REI Cemaskan Daya Beli Masyarakat

  foto:Dok Antara

Real Estat Indonesia (REI) mencemaskan turunnya daya beli masyarakat di sektor perumahan terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate).

"Kami sangat khawatir kalau bunga terus naik akan menghambat masyarakat untuk membeli properti," kata Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy di Jakarta, Kamis.

Apalagi, ujar dia, jumlah tingkat kebutuhan perumahan di tengah masyarakat masih sangat besar apalagi mengingat jumlah "back log" (kebutuhan rumah) yang diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta unit di Tanah Air.

Seperti diberitakan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 7,75 persen, antara lain untuk memastikan inflasi pasca-kenaikan harga BBM terkendali dan bersifat temporer.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menginginkan pemerintah dapat membuat peta jalan perumahan nasional karena program terkait perumahan selama ini dinilai masih belum optimal.

"Ironisnya sampai saat ini pemerintah belum mempunyai road map (peta jalan) perumahan nasional. Semua program masih sebatas tambal sulam," kata Ali Tranghanda.

Terkait dengan target pembangunan 200 ribu rumah per tahun, Ali berpendapat bahwa target tersebut akan sulit tercapai tanpa ditunjang oleh kebijakan yang mumpuni.

Hal tersebut, menurut dia, karena masing-masing wilayah mempunyai persoalan "backlog" (kekurangan perumahan) yang berbeda-beda, di mana data antarwilayah juga tidak dimiliki pemerintah.

"Data ini pun tidak dimiliki pemerintah. Jadi jangan sampai target hanya bersifat fisik namun setelah dibangun banyak yang kosong. Belum lagi bila kita berbicara mengenai di atas tanah siapa rumah tersebut dibangun," katanya.

Untuk itu, ujar Ali, sebelum berbicara target pembangunan rumah, pemerintah sebaiknya membentuk bank tanah karena saat ini, yang berhasil membangun sebagian target bukan pemerintah melainkan pengembang swasta.

Selain itu, lanjutnya, masalah klasik tumpulnya program perumahan karena kementerian yang ada sulit bila tidak bekerja sama dengan pemda karena ada penerapan otonomi daerah yang harus diselesaikan lintas kementerian.

"Karenanya sebaiknya sebelum berbicara target, seharusnya pemerintah dapat membuat peta jalan mau dibawa kemana perumahan rakyat, karena masih banyak masyarakat yang tidak punya rumah," katanya.(Antara)

.