Dinkes Bogor Siapkan 101 Puskesmas BLUD

  foto:Dok Antara

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyiapkan 101 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di daerah itu menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Dinkes menyiapkan 101 puskesmas jadi Puskesmas BLUD pada tahun 2015, agar pelayanan kepada masyarakat semakin efesien dan produktif," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor dr Camelia W Sumaryana di Cibinong, Kamis.

Camelia mengatakan perubahan struktural sebelum BULD dan sesudah BULD sudah dirasakan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Ciawi. Setelah BULD RSU Ciawi bisa melayani masyarakat lebih efisien dan menghasilkan PAD lebih besar dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Diakui Camelia, ada empat rumah sakit di Kabupaten Bogor, tapi baru dua rumah sakit berkelas B dan rencananya dua rumah sakit Kelas C menjadi Kelas B tahun 2015 dan siap menggunakan Program BLUD. Namun kebutuhan rumah sakit semakin meningkat tapi fasilitas belum bisa menampung semua masyarakat.

"Ke-101 Puskesmas BLUD inilah yang bisa pendukung program kesehatan masyarakat. Apalagi Program BPJS sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Kebutuhan puskesmas sangat dibutuhkan agar pelayanan semakin cepat," katanya.

Menurut Camelia, puskesmas yang sudah menjadi BULD merupakan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor. Namun status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.

"Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya," katanya.

Selain itu, lanjut Camelia, mengubah status puskesmas menjadi BLUD untuk mengurai masalah yang terjadi pada program pelayanan BPJS kesehatan. Tidak ada kata mundur, karena program BPJS sudah berjalan.

"BPJS Kesehatan harus terus berjalan, tantangan harus dihadapi dengan cerdas dan tabah. Melalui Puskesmas BLUD, puskesmas diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga professional non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya," katanya.

Dia mengakui banyak pihak yang terkait dalam proses penetapan Puskesmas menjadi BLUD. Oleh karena itu, sinergi di antara para pihak yang terkait diperlukan untuk mempercepat perubahan status puskesmas menjadi BLUD.

Pekerjaan besar ini memerlukan kerja sama dan koordinasi yang mantap. Lebih-lebih, waktu yang tersedia sangat singkat untuk menyelesaikan proses pemberian izin kepada Puskesmas untuk menerapkan PPK BLUD, agar tidak ada dualisme status puskesmas dan pengelolaan keuangannya dapat lebih fleksibel.(Antara)

 

.