Pemerintah Lebih Baik Tidak Mengambil Keputusan

  foto: Ist

 

 Pemerintah lebih baik memutuskan untuk tidak mengambil keputusan terkait kisruh di Partai Golkar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga disarankan lebih baik mengembalikan berkas-berkas dari kedua pihak yang berseteru.
 

“Kirim surat ke Golkar supaya mereka menyelesaikan dulu masalah, kemudian terima berkas setelah bersatu kembali," kata Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang  Teguh Yuwono. Teguh mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bila ada konflik di dalam partai yang menyebabkan adanya dualisme kepengurusan, maka diselesaikan sendiri oleh partai melalui mekanisme mahkamah partai.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika mahkamah partai pun terpecah seperti yang terjadi pada Partai Golkar. Partai Golkar versi munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Partai Golkar versi munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, mengklaim memiliki mahkamah partai masing-masing.

"Bagaimana pun, pemerintah tidak bisa memutuskan akan mengesahkan yang mana. Undang-undang secara jelas menghormati otonomi parpol. Kalau membela salah satu dan menenggelamkan yang lain, itu menunjukkan Menkumham tidak paham undang-undang," tuturnya.

Selain itu, bila pemerintah memutuskan mengesahkan salah satu pihak, maka rentan untuk digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Itu sudah terjadi ketika pemerintah mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuzy. (Ant)

.