Parah, Menteri BUMN Larang Pegawai Berjilbab

  foto: Antara

Trans Bogor-Berbagai kebijakan Menteri BUMN, Rini Soemarno, menuai kecaman. Kebijaksaan terbaru yang menyulut kontroversial adalah melarang pegawainya menggunakan jilbab panjang. Kecaman datang dari  Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia meminta Presiden Jokowi untuk menegur Rini.

“Jika ini benar, Presiden harus menegur Rini,” ujarnya. Kebijakan Rini, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bisa memunculkan polemik dalam kehidupan beragama.”Tindakan Menteri BUMN sangat bertentangan  dengan UUD 1945 terutama pasal 29, dimana menjamin kebebasan warga negara dalam beragama,” tandasnya. “Dengan adanya kebijakan ini, itu artinya Menteri BUMN tidak berprinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga kebebasan berekspresi,” kecamnya.

Dalam waktu dekat,  Komisi VIII DPR akan memanggil Rini Soemarno untuk meminta penjelasan. “Pada sidang akan datang, penting memanggilnya Menteri BUMN guna memberikan klarifikasi terkait kebenaran surat sedaran tersebut,”Ujar Hidayat. (**)

.