MUI Nyatakan Sekolah Proklamasi 1945 Parung, Ajarkan Faham Sesat

  Ā©Trans Bogor/Rusadi Maulana
Pihak Yayasan Proklamasi 1945 yang sedang menantang MUI untuk mubahalah di forum kajian Lantai 2 Gedung MUI Kabupaten Bogor

Trans Bogor - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Kabupaten Bogor, mengadakan kajian terhadap Yayasan Proklamasi 1945, Parung, Kabupaten Bogor, Rabu, (28/1/2015), di Lantai 2, Gedung MUI Kabupaten Bogor, Cibinong.

Kesempatan tersebut dihadiri oleh Dewan MUI Kabupaten Bogor, Polsek Parung, Kecamatan Parung, Dinas Pendidikan, dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Bogor. MUI Kabupaten Bogor, menyatakan Sekolah Proklamasi 1945, Parung, telah mengajarkan faham yang menyimpang dari ajaran Islam.

"Mereka menafsirkan Al Quran dengan aqal, dan tanpa didasari oleh qaidah-qaidah yang harus dipenuhi dalam menafsirkan Al Quran," ujar KH. Ahmad Mukri Aji, Ketua MUI Kabupaten Bogor, saat dimintai keterangan setelah acara forum kajian, Rabu, di ruangannya.

Pada kajian tersebut banyak hal yang menyimpang, termasuk perbedaan dalam mengartikan ayat di Al Quran. "Mereka tidak memakai tafsir dari kementrian agama atau dari Arab, tapi memakai tafsir bikinan sendiri.

Menurutnya mereka termasuk di dalam faham Isa Bugis, yang telah dinyatakan sesat, saat Ketua Umum MUI dijabat oleh Buya Hamka, pada tahun '80 an.

Bila dilihat dari guru Agama Islam yang mengajar, Syahid tidak mempunyai latar belakang pendidikan Agama Islam di pesantren ataupun lulusan dari jurusan yang mendukung untuk mengajarkan Agama Islam. Bila guru yang satu lagi Warsono, lulusan dari pesantren di Palimanan, Cirebon, dan lulusan dari UIN Bandung.

Meski begitu pihak Yayasan Proklamasi 1945, Parung, membantah bila ajaran yang mereka berikan ke anak didik menyimpang. Bahkan di akhir forum kajian tersebut, mereka yang diketuai oleh salah satu anak Isa Bugis, Nurul Huda, menantang untuk mubahalah kepada MUI.

"Bila memang kami sesat, ayo mubahalah, berani apa ga, siapa yang akan disambar petir, ayo kalo berani," teriak Syahid salah satu guru Agama Islam, yang dibarengi oleh Kepala Sekolah, dan Warsono, di dalam Forum Kajian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang hadir juga di forum kajian tersebut, menyarankan kepada para perwakilan Yayasan Proklamasi 1945, untuk tenang. Bila memang kurang puas tidak usah memakai cara itu, langsung saja tempuh jalur hukum.

"Tak usahlah pakai cara begitu, bila memang ada yang mengganjal tempuh jalur hukum, atas pernyataan MUI," himbaunya.

Untuk masalah izin operasional dan lainnya, ia mengatakan, akan bertindak sesuai dengan aturan. Pasalnya sekolah tersebut diketahui sudah 3 tahun beroperasi tapi belum juga ada izinnya.

"Mengenai tindakan lebih lanjut terkait masalah ini, besok kami akan mengeluarkan surat terkait tindakan Dinas Pendidikan," tegasnya.

"Kami juga akan membahas masalah siswanya nanti apa solusinya. Persoalannya sekolahnya belum terdaftar, ya siswanya juga belum terdaftar. Kemungkinan yang kelas 3 bisa mengulang lagi ke kelas 1," jelasnya.

 

 

Penulis : Rusadi Maulana

Editor : Arifin Al Jawi

.