Agar Pelayanan Publik Maksimal, Pemkab Bogor Sahkan 3 Raperda

©detakbogor.com
Plt Bupati kabupaten Bogor, Hj. Nurhayanti

Plt Bupati : “Yang diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat setempat terhadap layanan pemerintahan yang lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna.”


Transbogor.co – Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan atas warganya, Pemkab Bogor menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tiga Peraturan daerah tersebut yang disahkan yaitu perubahan status Desa Pabuaran menjadi Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, Pelaksana Teknis (Plt) Bupati Bogor, Hj Nurhayanti menghimbau antara legistalif dan eksekutif untuk terus bersinergi menjadikan seluruh aspek pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor berada di garda depan.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap 3 (tiga) raperda menjadi perda di Gedung Serbaguna II Sekretariat Pemkab Bogor.
 
Nurhayanti memaparkan, tujuan agar ketiga Raperda ini menjadi Perda dalam aspek hukum perubahan status Desa Pabuaran menjadi Kelurahan Pabuaran, juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga dan pembangunan lebih maksimal.

“Dengan adanya peningkatan status ini, beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat setempat terhadap layanan pemerintahan yang lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun diharapkan akan semakin membaik,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut ia mengungkapkan, adapun perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pada dasarnya penetapan tersebut merupakan upaya dan strategi bersama, maka dari itu demi menghindari tindakan tersebut Pemkab Bogor pun membuat peraturan sebagai pelindung perempuan dan anak.


 

Penulis : Arief

Editor : Arifin Al Jawi

.