Dua Pesan Walikota untuk OPD Kota Bogor

  Ā©Transbogor.co/Dimas Fery
Bima Arya, Walikota Bogor

Kejari Kota Bogor : “Jika ada personil kejaksaan yang meminta sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,  tidak perlu dilayani dan bila perlu disampaikan kepada pihak kejaksaan negeri.”


Transbogor.co – Walikota Bogor, Bima Arya meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor untuk tidak merasa khawatir dalam menjalankan tugasnya dengan adanya pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Dalam acara Briefing Staf Pemerintah Kota Bogor di ruang rapat satu Balaikota Bogor, Selasa, (24/2/2015), Bima Arya menyampaikan dua hal penting untuk OPD.  

“Yang pertama, selama kita on the track, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam melaksanakan tupoksi masing-masing. Kedua, seluruh OPD, saya harapkan selalu move-on bergerak ke depan dan bersinergi dalam pergerakan di lapangan,” tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kathrina Endang Sarwestri, yang juga hadir dalam acara tersebut. Ia mengatakan, Kejaksaan Negeri Bogor ingin membantu dan mengawal tugas para kepala dinas, para camat dan para lurah yang ada di Kota Bogor. Bukan sebaliknya, menjadi hambatan pelaksanaaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Bogor.

“Pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri bukan untuk menghambat tugas para OPD. Kami siap menawarkan bantuan yang berkaitan dengan hukum, konsultasi, atau pembuatan kontrak. Kami siap membantu dan tidak berbayar atau zero fee,” jelasnya. 

Ia pun menegaskan, bila ada petugas Kejari Kota Bogor yang meminta sesuatu berkaitan dengan tugasnya, diharap langsung melapor ke Kejari Kota Bogor.

“Jika ada personil kejaksaan yang meminta sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,  tidak perlu dilayani dan bila perlu disampaikan kepada pihak kejaksaan negeri,” imbuhnya.

Khatrina sendiri merinci antara pemkot dan kejaksaan negeri sudah ada MoU untuk mendukung terciptanya saling support dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

“Jika ada kesulitan dengan masalah-masalah hukum, keperdataan dan kontrak bisa kami bantu. Sedangkan bagi masyarakat luas tersedia pos pelayanan gratis untuk konsultasi dan bantuan hukum. Pos pelayanan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak/Ibu camat dan lurah,” paparnya. 

Lebih lanjut, Khatrina menyebutkan yang harus menjadi perhatian adalah proses pengadaan barang dan jasa.

“Harus ada kehati-hatian dengan kebijakan yang diambil dalam proyek dan proses pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.


 

Penulis : Dimas Fery

Editor : Arifin Al Jawi

.