Yasona Keluarkan Remisi, Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Dipertanyakan

©karikaturjokowi.blogspot.com
Ilustrasi

ICW : "Kalau kebijakan itu akhirnya diberlakukan, kami tentu makin mempertanyakan komitmen antikorupsi Presiden Jokowi."


Transbogor.co - Keseriusan pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Jokowi-Jk kini kian dipertanyakan banyak pihak. Para koruptor diberi angin segar dengan adanya wacana remisi bagi pelanggar hukum, yang dilontarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Bukannya memberikan efek jera kepada koruptor, Menkumham, malah membuka peluang para rampok uang rakyat bernafas lega. Penolakan wacana tersebut pun datang dari banyak pihak, tidak terkecuali oleh lIndonesia Corruption Wacth (ICW).

Mereka menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat pada terpidana korupsi bisa melemahkan efek jera bagi koruptor. Kebijakan itu juga akan melukai rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau kebijakan itu akhirnya diberlakukan, kami tentu makin mempertanyakan komitmen antikorupsi Presiden Jokowi,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

Ia menilai, kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly justru merupakan langkah mundur terhadap pemberantasan korupsi.  Seperti diketahui, di era kepemimpinan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melalui Menkumham Amir Syamsuddin mengeluarkan PP 99 / 2012. Peraturan itu mengatur pembatasan remisi untuk pelaku extra ordinary crime, salah satunya korupsi. 

 Dalam aturan tersebut, koruptor yang perkaranya inkrach sesudah November 2012 akan mengalami pengetatan remisi. Peraturan yang menjadi momok bagi koruptor malahan akan direvisi oleh Yasonna.

“Sungguh kita akan mengalami kemunduran kalau peraturan itu diubah dengan memberikan remisi untuk koruptor,” jelasnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, pemerintah cukup aneh karena berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi namun permisif dalam mengobral remisi untuk koruptor.

"Pemerintah harusnya berjiwa besar dan berhati-hati," tegasnya. 

Busyro juga menilai terminologi diskriminasi yang dijadikan alasan Menkumham merevisi PP itu aneh.  Menurutnya, harusnya lebih menekankan ada diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Sebab dampak dari kejahatan yang mereka lakukan sangat luar biasa.

"Kalau kemudian mereka disamakan dengan pelaku kejahatan biasa, justru itu yang tak mencermikan rasa keadilan," ujarnya.

Yasonna sendiri menilai PP itu tidak sesuai dengan filosofi lembaga pemasyarakatan. Menurut dia tugas lapas tersebut membina, bukan membinasakan warga binaan.

“Sesuai UU, remisi itu merupakan hak setiap napi. Tidak hanya koruptor, namun juga kasus narkoba dan terorisme. Kita tidak bisa membatasi hak mereka,” kilahnya.

Menyambut penentangan sebagian besar pihak atas rencana aneh Yasona, KPK tak mau mengomentari banyak. Plt Ketua KPK, Johan Budi mengatakan kebijakan itu memang menjadi domain Kemenkumham.

“Namun yang pasti kita tidak pernah dilibatkan soal itu (revisi PP)," terangnya.

Meski begitu, pada bagian lain, wacana pemberian remisi pada narapidana itu didukung oleh salah satu anggota dewan yang terhormat, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. Ia mengatakan, persepsi Yasonna sudah tepat. Sebab di dalam PP nomor 99 tahun 2012 tidak menghilangkan hak narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi.

"Hanya persyaratannya saja yang lebih ketat," ujarnya.

Menurut Arsul, beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni bersedia menjadi justice collaborator, serta telah mengembalikan denda dan denda pengganti.

"Jadi keliru jika menganggap PP 99/2012 itu menutup remisi bagi koruptor," tuturnya.

 Ada anggapan bahwa dengan dibukanya kran remisi bagi koruptor maka tidak ada lagi efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa itu. Menanggapi itu Wasekjen PPP kubu Romahurmuziy itu mengatakan, efek jera itu bukan karena tidak adanya remisi. Tetapi berat tidaknya vonis hukuman yang dijatuhkan. Dia menambahkan, pemerintah tidak bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan remisi. Jika dihilangkan maka Menkum HAM melanggar UU pemasyarakatan yakni UU no 12 tahun 1995.

"Di regulasi disebutkan bahwa setiap napi berhak mendapatkan remisi," ungkapnya.

Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, ikut mempertegas penolakannya dengan keras rencana kebijakan Yasona tersebut. Ia menilai terpidana korupsi tak layak diberi ampunan.

 "Koruptor dipenjara tidur di kasur, sama seperti di rumah. Di penjara pegang handphone, di rumah juga pegang handphone, jadi apa bedanya? Kalau dia korupsi mengambil uang rakyat apa tak melanggar HAM?” kata Abdullah dalam diskusi di Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).

Ia menyamakan koruptor dengan pencuri. Menurtnya, seseorang yang kedapatan mencuri dapat diberikan hukuman potong tangan dan haram berikan remisi kepada terpidana koruptor.

"Tak usah berikan remisi kepada koruptor, potong saja tangannya," ujarnya.

Ia bahkan meminta pemerintah menerapkan hukuman mati kepada koruptor, seperti terpidana mati kasus narkoba.

"Maka saya usulkan hukuman mati perlu bagi terpidana korupsi seperti terpidana narkoba," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Yasonna mewacanakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada semua narapidana, termasuk para pelaku tindak pidana luar biasa, seperti korupsi.

"Remisi itu hak siapapun. Narapidana wistleblower. Kalau tidak wistleblower tidak dikasih remisi. Jangan membuat orang tidak punya harapan hidup," kata Yasonna usai diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, waktu lalu.


 

Sumber : Berbagai sumber

Editor : Arifin Al Jawi

.