Ratusan Warga Cilebut Blokir Stasiun

  

Bogor, Trans Bogor

Upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan sterilisasi Stasiun Cilebut berbuah penolakan warga sekitar. Warga yang marah kemudian nekad melakukan pemblokiran di Stasiun Cilebut, Selasa (17/12). Meski tidak sampai mengganggu jadwal kereta, aksi ratusan warga dari lima kampung yang ada di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tersebut sempat membuat para penumpang KA menjadi kesal.

Bagaimana tidak, penumpang terlantar lebih dari 1,5 jam di luar Stasiun Cilebut karena pintu atau gate stasiun diblokir warga. Penumpang yang mencoba menerobos barikade pun harus perang mulut dan hampir dipukuli warga yang memblokir. Beberapa penumpang yang sudah mulai kesal akhirnya nekad memanjat pagar stasiun untuk bisa sampai ke dalam stasiun.

"Demo sih, demo. Tapi kalau caranya kayak gini merugikan penumpang KA yang nggak tahu masalah mereka. Memangnya kalau saya dipecat karena terlambat kerja, mereka peduli?" gerutu Hendra (31) salah seorang penumpang kereta yang tetap nekad memanjat pagar stasiun.

Penumpang lainnya yang tidak sabar menunggu pun meminta tukar tiket dan memutuskan berangkat dari Stasiun Bojonggede. Negosiasi yang dilakukan petugas Polsek Sukaraja baru membuahkan hasil satu setengah jam kemudian atau sekitar pukul 09.30 WIB. Dua pintu masuk pun akhirnya baru dapat dibuka. Tetapi rupanya, aksi warga tidak hanya sampai di situ. Mereka malah berpindah aksi menuju rel kereta jalur Jakarta. Warga yang sebagian besar dari kaum ibu malah dengan santai duduk-duduk di rel, padahal sebuah kereta sedang melintas. Akibatnya, petugas terpaksa harus menghentikan kereta selama 15 menit.

Karena mulai mengganggu jadwal kereta, petugas pun mulai mengarahkan agar kereta berjalan pelan-pelan sambil meminta warga untuk menyingkir dari rel karena kereta akan melintas. Seiring dengan melajunya kereta secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit warga pun mulai menyingkir. Namun, warga tidak mau beranjak juga dari jalur itu sehingga jalur menuju Jakarta dialihkan ke jalur yang menuju ke arah Bogor.

Pemblokiran rel berlangsung hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Warga sendiri masih bersikukuh untuk diberi akses jalan melintas di Stasiun Cilebut dan memprotes sterilisasi stasiun. Sejak diberlakukan sterilisasi ini, warga dari Cilebut Timur yang menyeberang Stasiun Cilebut harus membayar tiket seharga 2 ribu rupiah.


Salah seorang warga, Yanti (39) mengaku harus membayar 2 ribu rupiah ketika melintas di Stasiun Cilebut untuk mengantar anak-anaknya pergi bersekolah di Cilebut Barat. "Tadinya sih, boleh lewat. Tapi sejak dua pekan lalu disuruh bayar tiket dua ribu. Kami keberatan. Kan, kami mau lewat saja. Nggak mau naik kereta," ujar Yanti.

Menurut Yanti, ada lima kampung di tujuh RW di wilayah Cilebut Timur yang setiap harinya melintasi stasiun karena untuk menuju ke tempat pusat pendidikan, perdagangan, puskesmas hingga jalur angkutan kota di Cilebut Barat. Warga, lanjut Yanti, meminta agar PT KAI memberikan akses jalan untuk warga.Sebab jika harus melalui jalan raya maka harus memutar jauh sekitar 500 meter.

Warga lainnya, Indarti, juga mengaku keberatan jika harus membayar tiket setiap kali melintas di stasiun. "Penutupan akses jalan dilakukan secara sepihak. Kalau tetap tidak ada respon, kami tetap nekat memblokir," tegasnya.

Kepala Humas Daerah Operasional I PT KAI Sukendar Mulya yang datang ke lokasi menjanjikan pembangunan jembatan penyebarangan orang dalam waktu dekat. "Nanti sore atau besok pagi kami kirim orang untuk survei, biar jelas JPO bisa dibangun di mana dan bagaimana. Ini respon dari Pak Dirut langsung," terang Sukendar.

Untuk sementara, sebelum JPO dibangun, warga tetap tidak diizinkan melintas di Stasiun. Sukendar meminta warga mengerti jika sterilisasi ini untuk kepentingan keselamatan warga dan perjalanan kereta. Karena itu, sebelum JPO dibangun warga diminta memilih jalan memutar dulu. "Kami meminta agar warga bersabar dulu sebulan dua bulan ke depan, JPO sudah dibangun," himbau Sukendar.

Belum Pro Transportasi Massal

Pengamat Transportasi Kereta Api, Djoko Setijowarno menilai belum ada keperpihakan pemerintah kepada angkutan massal. Akibatnya, upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan sterilisasi stasiun pun mendapat kecaman dari warga. Selama ini PT KAI dan operator angkutan massal selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika akan menerapkan amanat undang-undang.

Misalnya saja sterilisasi stasiun yang dilakukan PT KAI kali ini, sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.Namun, sosialisasi yang dilakukan PT KAI pun tidak membuat reaksi masyarakat meredam. Bahkan, aksi blokir stasiun atau rel menjadi jawaban atas kekecewaan masyarakat yang merasa terusik.

"Ini tidak terlepas dari politik pemerintah kita yang tidak pro pada angkutan umum. Negara kita lebih pro pada industri otomotif. Jadi ketika PT KAI akan melaksanakan UU yang ada, dukungannya sangat sedikit. Makanya PT KAI kayak yang berjuang sendiri," sesal Djoko, Selasa (17/12).

Bahkan, dari sekitar 514 kepala daerah yang ada, baru sebanyak 6 kepala daerah yang benar-benar memahami dan pro transportasi massal. Sterilisasi stasiun, lanjut Djoko, dilakukan demi keselamatan perjalanan kereta serta keselamatan warga. Tidak hanya di stasiun, perlintasan pun seharusnya steril dari aktivitas warga. Namun karena pendidikan keselamatan transportasi di negara kita kurang, maka apa pun upaya PT KAI dinilai salah, termasuk ketika akan melaksanakan amanat UU.

Menurut dia, jika pendidikan keselamatan transportasi sudah diajarkan sejak kecil, masyarakat akan lebih cepat memahami aturan yang ada, terutama dalam hal mendahulukan perjalanan kereta api. "Bukannya saya membela PT KAI. Tapi, apa yang dilakukan PT KAI itu ada dalam undang-undang. Sosialisasi sudah, tapi karena masyarakatnya kurang paham, jadinya jarang sejalan," tambah Djoko.

Djoko juga mengapresiasi langkah PT KAI yang akhirnya memfasilitasi JPO di Stasiun Cilebut. Padahal, PT KAI seharusnya hanya sebagai operator kereta, bukan pembangun infrastruktur penunjangnya. Seharusnya, pembangunan JPO atau fly over dan underpass di perlintasan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai dukungan pemda terhadap pengoperasian transportasi massal.

Kepala Humas Daerah Operasional I PT KAI Sukendar Mulya mengakui jika persoalan perlintasan sebidang maupun perlintasan di dalam stasiun sudah menjadi masalah klasik. Sementara, posisi kepala stasiun sangat terdesak dan tidak bisa mengatasi masalah semacam ini. Warga merasa terganggu karena sudah puluhan tahun boleh melintas secara bebas.

"Ketika kita ingin berbenah untuk mewujudkan stasiun yang nyaman, kan kemudian kita tutup. Itu yang membuat warga menjadi merasa terganggu. Tidak hanya di Cilebut, beberapa stasiun lain juga mengalami permasalahan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, memang posisi kepala stasiun terdesak. Sebab, masalah seperti ini harus yang lebih di atas yang mengatasi. Apalagi, dorongan masyarakat sangat kuat," ungkap Sukendar.

Sebab itu, lanjut Sukendar, pihaknya meminta agar pemerintah daerah pun ikut membantu melakukan sosialisasi sebagai dukungan akan transportasi massal. Apalagi, untuk wilayah Bogor termasuk wilayah dengan potensi penumpang besar. "Cilebut saja dalam sehari bisa sampai lebih dari 15 ribu penumpang. Belum stasiun lain yang ada di Bogor," pungkas Sukendar. (wid/den)

.