BKPP Sebut SKPD Sebagai Penindak Lanjut PNS yang Terjaring Razia

  Ā©Transbogor.co/Bayu
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor, Aty Guniarwaty saat di wawancara di sela-sela acara HUT PDAM di gedung PDAM Cibinong, Bogor, Kamis (26/03/2015)

Kepala BKPP: "Kalau BKPP masuk pelangaran tingkat sedang sampai berat. Tingkat ringan masih oleh SKPD masing-masing,"


Transbogor.co - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Aty Guniarwaty, menilai pelanggaran yang dilakukan oleh puluhan PNS yang terjaring razia Gerakan Disiplin Daerah (GDD) kemarin, bukan termasuk kategori pelanggaran sedang dan berat yang menjadi kewenangan pihaknya untuk menangani.

"Sebenarnya untuk PNS yang terkena sidak, terlebih dahulu diberi pembinaan oleh atasannya  masing-masing," ujarnya saat ditemui transbogor.co di sela-sela acara HUT PDAM di kantor PDAM Cibinong, Kamis (26/03/2015). "Kalau BKPP masuk pelangaran tingkat sedang sampai berat. Tingkat ringan masih oleh SKPD masing-masing," imbuhnya.

Menurut Aty, hal tersebut juga diatur dalam PP No. 53 tahun 2010. "harus dilakukan pembinaan dari mulai teguran lisan hingga teguran tertulis, pernyataan tidak puas dan lain sebagainya," katanya.

Ia menuturkan, dalam membentuk aparatur sipil yang disiplin, pemerintah kini telah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. "Jadi itu dimonitor oleh Komisi Aparatur. Di Kabupaten yang lain, sudah ada yang mendapat teguran dari KASN," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor, terjaring razia Gerakan Disiplin Daerah (GDD) yang digelar gabungan oleh Satpol PP Kab. Bogor, Kepolisian Resort Kab. Bogor, Dinas Pendidikan Kab. Bogor dan Dinas Kesehatan Kab. Bogor di Jl. Raya Sukahati-Karadenan, Cibinong, Rabu (25/03/2015).


 

Penulis: Bayu
Editor: Muhammad

.