Menyoal 5 Tahun Masa Bakti Pejabat Publik

  ©Transbogor.co/Bayu
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor, Aty Guniarwaty saat di wawancara di sela-sela acara HUT PDAM di gedung PDAM Cibinong, Bogor, Kamis (26/03/2015)

Kepala BKPP Kabupaten Bogor: "Jadi 2 tahun tidak boleh dipindahkan, 5 tahun segera pindah. Tetapi ada pengeculian apabila tenaganya atau kompetensi yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan,"


Transbogor.co - Menangapi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, yang meminta agar segera melakukan penggantian Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang telah menduduki jabatan lebih 5 tahun, Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Aty Guniarwaty, menangapi berbeda.

"Kita kan semuanya berdasarkan normatif. Yang namanya PNS itu sudah jelas diatur di dalam peraturan pemerintah maupun undang-undang," ujar Aty saat ditemui transbogor.co di Bogor, Kamis (26/03/2015).

Pemimpin Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini menjelaskan, ada perbedaan pandangan-terkait hali ini, bahwa dalam UU ASN No. 5 tahun 2014 yang dijadikan acuan jabatan lima tahun itu bukan berarti langsung mencopot pejabat setelah menduduki jabatannya selama 5 tahun.

"Jadi 2 tahun tidak boleh dipindahkan, 5 tahun segera pindah. Tetapi ada pengeculian apabila tenaganya atau kompetensi yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan, itu boleh diperpanjang hanya melalui rekomendasi KASN," jelas Aty.

Ia mencontohkan kepada ketua DLLAJR Kabupaten Bogor, Baskoro, yang sudah menjabat selama 5 tahun namun masih terpilih kembali karena kompetensi dalam kinerjanya.

"Beliau itu (Baskoro) memang spesifik karena dia ahlinya di dinas lalu lintas angkutan jalan. Itu salah satu pertimbangan untuk dilanjutkan," kata Aty.



Penulis: Bayu
Editor: Muhammad

.