Cegah Skandal Korupsi di Daerah, Kemendagri Cetuskan 'Korsupgah'

  ©Transbogor.co/Dimas Ferry
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, saat memberikan pengarahan dalam acara di Bogor, Kamis, (16/4/2015)

Menteri Dalam Negeri : “Ini sebagai bentuk langkah pencegahan karena ada beberapa fakta yang memprihatinkan dimana ada sekitar 400 pejabat daerah yang terkena kasus hukum. Belum lagi hanya sepersekian kecil daerah yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan yang baik.”


Transbogor.co - Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) akan menjadi model pencegahan korupsi di berbagai daerah. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan melakukan instruksi kepada kepala daerah.

“Ini sebagai bentuk langkah pencegahan karena ada beberapa fakta yang memprihatinkan dimana ada sekitar 400 pejabat daerah yang terkena kasus hukum. Belum lagi hanya sepersekian kecil daerah yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan yang baik,” kata Tjahjo Kumolo, di Bogor, kemarin.

Untuk itu, tandasnya, perlu terus dilakukan sosialisasi pencegahan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak.

“Kementrian Dalam Negeri sendiri, telah merancang kerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan KPK dalam proses seleksi penerimaan IPDN,” tegasnya.

Pada bagian lain, Tjahyo mengingatkan para kepala daerah untuk memahami dengan baik area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dan penyaluran dana hibah dan bansos.

“Pemahaman ini penting untuk mencegah para kepala daerah terjebak kasus hukum,” jelasnya.


 

Penulis : Dimas Fery

Editor : Arifin Al Jawi

.